Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bergerak cepat menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi potensi pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang direncanakan mulai tahun 2026.
Sebagai respons, Pemprov Kaltim, melalui program unggulan JosPol, fokus memperkuat inovasi pembangunan dan perluasan investasi di sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi, salah satunya melalui hilirisasi industri pertanian modern.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, secara khusus menyoroti komoditas kelapa dalam sebagai sektor strategis yang mampu menjadi tulang punggung ekonomi baru daerah dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan di masa mendatang.
Rudy Mas’ud yang akrab disapa Harum ini meminta seluruh perangkat daerah untuk secara aktif membuka peluang investasi selebar-lebarnya pada sektor ini.
“Dengan adanya rencana pemotongan TKD, kita didorong untuk kreatif dan mandiri. Peluang investasi untuk hilirisasi harus dibuka selebar mungkin. Kelapa dalam adalah contoh konkret komoditas yang bisa menggerakkan ekonomi daerah secara berkelanjutan dan signifikan,” kata Gubernur Harum di Samarinda.
Gubernur Harum menegaskan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara penghasil kelapa dalam terbesar di dunia. Kaltim, yang memiliki potensi lahan luas untuk pengembangan, tidak boleh menyia-nyiakan keunggulan komparatif ini.
Komitmen pada hilirisasi, yaitu peningkatan produktif dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern, adalah jawaban Pemprov Kaltim untuk memastikan daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer.
Harum memaparkan bahwa potensi ekonomi dari kelapa dalam sangat luar biasa. Secara agronomi, satu pohon kelapa dalam rata-rata mampu menghasilkan 50 hingga 80 butir per tahun.
“Jika dikelola secara intensif dan modern, dari penjualan kopra saja, nilai ekonominya dapat mencapai estimasi Rp35 juta per hektare per tahun,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa potensi industri hilir kelapa dalam secara nasional diperkirakan menembus angka fantastis, mencapai Rp2.400 triliun.
Industri ini mencakup pengolahan menjadi berbagai produk turunan yang sangat diminati pasar global, seperti minyak kelapa, santan kemasan, virgin coconut oil (VCO), serta produk pengolahan sabut seperti coco fiber dan coco peat yang digunakan dalam industri hortikultura dan otomotif.
“Produk turunan kelapa dalam sangat diminati industri global, mulai dari makanan sehat, kosmetik, hingga komponen manufaktur. Ini adalah peluang besar bagi Kaltim,” ujar Harum.
Saat ini, kelapa dalam yang dikirim dari Indonesia masih banyak yang diekspor sebagai bahan mentah atau kopra ke negara-negara seperti Thailand dan Vietnam.
“Negara-negara tersebut yang kemudian menikmati lonjakan nilai tambah dari proses hilirisasi,” tuturnya.
Harum menyoroti perbandingan harga yang timpang; harga kelapa dalam mentah yang hanya sekitar Rp13 ribu per butir akan naik berlipat-lipat setelah diolah menjadi produk turunan.
“Kaltim tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan mentah. Kita punya lahan luas, kita seharusnya bisa mengambil peluang besar dari industri ini dan menikmati nilai tambahnya di daerah sendiri,” tegasnya.
Untuk mempercepat realisasi investasi di sektor ini, Gubernur Harum menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk menciptakan iklim investasi yang paling ramah. Permintaan utamanya adalah mempermudah proses perizinan dan pelayanan terkait investasi hilirisasi.
“Saya tegaskan kepada seluruh jajaran: kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit. Prinsip kerja kita harus cepat, tepat, dan ikhlas. Hilirisasi kelapa dalam bukan hanya proyek pertanian, ini adalah visi kita untuk mencapai kemandirian ekonomi daerah,” pungkasnya. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
