Persepsinews.com, Samarinda — Pemerintah tengah berupaya untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Salah satu langkah strategis ialah membangun Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan salah satu bagian untuk menunjang perluasan akses pembiayaan UMKM.
Pada 21 Oktober 2025, pemerintah pusat telah menggelar peluncuran akad massal KUR tahun 2025 digelar serentak secara nasional, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Dimana Provinsi ini menjadi salah satu daerah realisasi penyaluran KUR tertinggi di kawasan timur Indonesia, yang mana, Kaltim terus menunjukkan tren positif.
Hingga Juni 2025, sebanyak 24.888 debitur di Bumi Etam tercatat telah menerima pembiayaan dengan total nilai mencapai Rp1,8 triliun. Angka ini menunjukkan semangat UMKM lokal untuk terus berkembang.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, menekankan bahwa KUR bukan hanya seketar tempat pinjaman, namun merupakan sebuah instrumen vital dalam memperkuat struktur ekonomi lokal.
“Kami dorong penyaluran KUR tidak hanya untuk konsumsi, tetapi untuk meningkatkan produktivitas usaha lokal yang ada di setiap daerah. Kami ingin memastikan tidak ada penyimpangan dalam pemanfaatan dalam program ini,” tegas Heni.
Saat ini, lanjut Heni, sembilan lembaga penyalur KUR di Kaltim, antara lain BRI, Bankaltimtara, BNI, BSI, Mandiri, BTN, Bukopin, BCA, dan Pegadaian, yang saat ini siap mendukung usaha kecil dan menengah.
“Jadi untuk setiap calon debitur harus melalui proses seleksi dan penilaian yang ketat sebelum mendapatkan pinjaman, untuk memastikan penggunaan yang efektif,” ungkapnya.
Selain itu, Heni juga menambahkan bahwa DPPKUKM Kaltim juga bekerjasama dengan perguruan tinggi guna memberikan pendampingan kepada penerima KUR. Dengan tujuan agar para penerima KUR dapat mengelola pembiayaan dengan bijak dan berkelanjutan.
“Dengan bimbingan yang tepat, diharapkan debitur dapat mengelola pinjaman secara efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pembiayaan KUR disesuaikan dengan skala usaha, di mana untuk KUR Mikro plafon pinjaman maksimal mencapai Rp25 juta, sementara kategori produktif dan menengah dapat mencapai Rp200 juta hingga Rp250 juta.
Sejalan dengan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan pentingnya pengawasan serta pembinaan yang berkesinambungan.
“Dengan bantuan perguruan tinggi, kami akan memastikan investasi dari KUR tidak disalahgunakan,” kata Sri Wahyuni.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi yang ketat untuk mencegah risiko penyelewengan dan salah sasaran.
“Melalui Program KUR, pemerintah berharap dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Kaltim,” tukasnya. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
