Persepsinews.com, Samarinda – Anggota Komisi IX DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I, Alifudin, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh upaya percepatan penurunan angka stunting, khususnya di wilayah Kalimantan Timur, Kota Samarinda.
Alifudin hadir membawa program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai wujud sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan mandat nasional terkait kesehatan keluarga.
Ia menjelaskan bahwa BKKBN telah ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
Perpres ini mengamanatkan agar angka stunting di Indonesia dapat ditekan hingga 14 persen pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan dukungan lintas sektor dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat luas.
“Kami datang ke sini untuk memastikan bahwa pemahaman masyarakat tentang pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan dapat semakin meluas,” tegas Alifudin, usai sosialisasi program Bangga Kencana bersama mitra kerja, di Gedung Balai Lansia PW Aisyiyah Kaltim, Sabtu (3/5/25).
Lanjutnya, periode tersebut sangat menentukan tumbuh kembang anak, dan harus diisi dengan pola asuh serta pemenuhan gizi yang benar.
Ia menyatakan, stunting sering kali dipicu oleh pernikahan usia dini dan minimnya kesiapan pasangan muda dalam menjalani peran sebagai orang tua. Untuk itu, banyak kasus stunting bermula dari ketidaksiapan biologis dan psikologis pasangan yang menikah di bawah umur.
“Stunting itu seringkali diawali dari pola salah asuh, dan salah satunya disebabkan oleh pernikahan yang tidak direncanakan dengan matang. Banyak pasangan muda yang menikah karena kecelakaan atau tekanan sosial, padahal secara fisik dan mental belum siap,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran orang tua dan lembaga masyarakat dalam memberikan edukasi kepada generasi muda. Dengan pemahaman yang kuat mengenai persiapan keluarga, generasi muda diharapkan mampu memutus rantai stunting sejak dini.
“Untuk menciptakan generasi emas tahun 2045, kita harus siapkan fondasinya dari sekarang. Salah satunya adalah dengan memastikan anak-anak muda memahami peran dan tanggung jawab dalam membangun keluarga. Idealnya, laki-laki menikah di usia 25 tahun dan perempuan di usia 21 tahun. Tapi paling tidak, mereka sudah paham secara mental dan spiritual,” paparnya.
Ia juga menyinggung pentingnya sosialisasi yang terus-menerus kepada masyarakat mengenai usia ideal pernikahan dan fungsi keluarga dalam membentuk karakter anak. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menetapkan usia minimal pernikahan adalah 19 tahun.
“Kalau menikah di bawah umur, itu banyak tantangannya. Mereka belum siap secara ekonomi, belum paham pengasuhan, dan ini akan berdampak pada generasi yang dilahirkan. Karena itu kita hadir di tengah masyarakat untuk memberi pemahaman. Fungsi ayah, ibu, suami, istri, semua itu harus dimengerti dengan baik,” ujarnya lagi.
Sebagai bagian dari Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, Alifudin menyampaikan bahwa pihaknya juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap program-program pemerintah, termasuk kampanye pencegahan stunting yang dijalankan oleh BKKBN.
“Kami dari Komisi IX tentu tidak hanya mendukung dari sisi legislasi dan anggaran, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan. Kami memastikan bahwa program percepatan penurunan stunting benar-benar sampai ke masyarakat dan dilaksanakan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Ia berharap, dengan sinergi yang kuat antara BKKBN dan Komisi IX DPR RI, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga akan meningkat, dan angka stunting bisa ditekan secara signifikan, khususnya di wilayah Samarinda dan Kalimantan Timur secara umum.
“Saya mendukung penuh kampanye ini. Mari kita jadikan kerja sama ini sebagai gerakan bersama untuk menciptakan generasi sehat, cerdas, dan tangguh demi menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
