Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menyiapkan transformasi besar-besaran di sektor pangan Mahakam Ulu (Mahulu). Bukan hanya membangun sawah baru seluas 200 hektare pada 2026, pemerintah juga melibatkan generasi muda untuk menjadi petani modern yang mampu mengoperasikan teknologi pertanian terbaru.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisyah Yana, menegaskan bahwa pembangunan sawah tidak hanya soal memperluas area tanam, tetapi juga menciptakan SDM baru yang siap mengelola pertanian secara profesional dan berkelanjutan.
“Anak-anak muda Mahulu akan kita latih khusus. Mereka nanti mengoperasikan alat pertanian modern yang disediakan pemerintah. Jadi kita bangun lahannya sekaligus SDM-nya,” ujar Yana.
Selama ini, Mahulu kerap mengandalkan bantuan cadangan beras provinsi ketika stok pangan menipis. Namun Pemprov Kaltim bergerak mengubah pola tersebut menjadi pendekatan pembangunan jangka panjang yang mengedepankan teknologi.
“Penyaluran beras cadangan hanya bisa dilakukan jika ada status tertentu yang ditetapkan bupati. Artinya Mahulu harus punya kekuatan produksi sendiri, dan itu butuh generasi petani baru,” jelas Yana.
Program 200 hektare sawah baru akan dilengkapi dengan alat dan mesin pertanian modern seperti handtractor, rice transplanter, combine harvester, hingga sistem irigasi yang lebih efisien.
Teknologi ini ditargetkan meningkatkan produktivitas sekaligus meminimalkan ketergantungan pada tenaga kerja tradisional.
“Kalau mau mandiri pangan, harus pakai teknologi. Kita tidak bisa lagi mengandalkan pola lama,” tegasnya.
Generasi muda Mahulu akan mendapatkan pelatihan intensif mulai dari cara mengoperasikan alat pertanian, manajemen lahan, hingga teknik budidaya modern. Pelatihan ini dirancang agar mereka bisa langsung terjun mengelola sawah baru yang dibuka.
“Ini bukan hanya proyek infrastruktur. Ini proyek regenerasi petani,” tambah Yana.
Mengingat kebutuhan investasi yang besar, program ini sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Pemprov Kaltim menyatakan APBD saat ini lebih banyak terserap dalam belanja rutin sehingga kerja sama dengan pemerintah pusat menjadi kunci.
“Kita dorong pendanaan pusat untuk program-program strategis seperti ini,” ujarnya.
Selain pelatihan, pemerintah juga memastikan kolaborasi lintas dinas berjalan efektif, mulai dari perdagangan, peternakan, hingga sektor perikanan, di bawah koordinasi Asisten II.
“Masalah pangan itu kerja bersama. Semua sektor bergerak,” tegas Yana.
Dengan melibatkan pemuda dan mendorong teknologi pertanian modern, Mahulu diharapkan mampu keluar dari ketergantungan pada beras bantuan dan menjadi wilayah yang memiliki sistem produksi pangan yang kuat, mandiri, dan siap bersaing di masa depan. (Han911/diskominfokaltim)
