Persepsinews.com, Samarinda – Masih kurangnya fasilitas dari berbagai aspek untuk Pondok Pesantren terkhusus di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadikan perhatian khusus bagi DPRD Provinsi Kaltim, yang selalu mendapat keluhan atau aspirasi saat turun ke masyarakat tentang kurangnya perhatian Pemerintah ke pesantren.
Untuk itu, anggota DPRD Provinsi Kaltim menginisiasi pembuatan Panitia Khusus (Pansus) pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang fasilitas penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren.
“Intinya kita ingin agar Pemprov bisa memfasilitasi daripada penyelenggaraan dan pengelolaan dari pesantren yang ada di Provinsi Kaltim,” ujar ketua pansus Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren Mimi Meriami Br Pane.
Dirinya menyampaikan, bahwa selama ini pondok pesantren yang ada di Benua Etam itu langsung di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI). Untuk itu, Mimi sapaan akrabnya, berharap pondok pesantren yang ada di Kaltim mendapat sentuhan anggaran dari Pemprov.
“Jadi kita berharap kepada Pemprov kaltim agar pondok pesantren yang ada di kaltim bisa mendapatkan sentuhan anggaran karna memang banyak sekali aspirasi yang kita dapatkan dari pengelola pesantren, ustad-ustazah karena mereka penghasilannya juga masih belum jelas belum ada ketetapan,” jelasnya.
Dia menyebutkan, bahwa memang selama ini pondok pesantren hanya bergantung kepada biro kesra dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
“Jadi kita harapkan dengan adanya raperda ini bisa menjadi fasilitas agar pesantren khususnya, baik menyangkut pengelolanya maupun pendidiknya dan siswanya mendapatkan perhatian dan anggaran dari pemerintah daerah,” jelas Mimi.
Pihaknya juga mendorong agar santri/santriwati dapat juga diberikan beasiswa serta adanya peran swasta untuk mendukung pesantren.
“Sehingga di raperda ini nanti ada peran pihak swasta untuk mensuport mendukung keberadaan pondok pesantren yang ada di kaltim,” ucapnya. (Rah/ Adv DPRD Kaltim)
