Persepsinews.com, Sangatta – Agusriansyah Ridwan, Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Dapil VI, mengekspresikan keprihatinannya terhadap tingginya angka anak di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang belum pernah mengenyam bangku sekolah.
Berdasarkan data resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dirilis per tanggal 10 Maret 2025, tercatat sebanyak 9.945 anak di Kutim masih belum mendapatkan akses pendidikan, ditambah dengan 1.996 anak yang mengalami putus sekolah dan 1.470 anak lainnya yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan meski sudah menyelesaikan jenjang sebelumnya.
“Ini masalah serius. Kutai Timur menjadi daerah dengan jumlah anak tidak sekolah tertinggi di Kalimantan Timur, melebihi Kutai Kartanegara maupun Kota Samarinda. Artinya, ada yang tidak berjalan dengan baik dalam sistem pendidikan kita,” kata Agusriansyah Ridwan.
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan perlunya langkah cepat dan terukur dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim dalam menangani persoalan yang mengkhawatirkan ini.
Menurutnya, situasi ini mencerminkan kesenjangan akses pendidikan yang sangat tajam, khususnya di wilayah-wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal dalam Kabupaten Kutim.
Agusriansyah berharap agar dilakukan kajian mendalam oleh tim independen untuk memahami penyebab tingginya angka anak tidak sekolah di daerah tersebut.
“Kemungkinan banyak di antara anak-anak ini yang telah beralih bekerja atau berasal dari keluarga pendatang yang tidak terdaftar sebagai penduduk resmi Kutim. Ini perlu menjadi bahan penelitian, apakah disebabkan oleh ketiadaan sekolah atau jarak yang jauh, sehingga anak-anak enggan untuk melanjutkan pendidikan,” ujarnya.
Dia juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
“Jika pemerintah gagal memastikan seluruh anak bisa mengenyam pendidikan, maka kita sama saja dengan gagal membangun masa depan daerah ini,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Agusriansyah menyarankan agar orientasi pendidikan di Kutim dapat lebih mengakomodasi kebutuhan lokal, dengan memperhatikan aspek budaya dan potensi sumber daya alam yang ada.
“Kami harus menciptakan sistem pendidikan yang relevan dan dapat diakses oleh semua anak, sehingga mereka bisa meraih masa depan yang lebih baik,” tutupnya. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
