Persepsinews.com, Samarinda – Demi mengurangi tingkat Kemiskinan di Kalimantan Timur (Kaltim), Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, memberikan sejumlah solusi yang dianggapnya perlu diperhatikan, salah satunya dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Benua Etam.
Dirinya menyampaikan, hingga saat ini tingkat kemiskinan di Kaltim masih menjadi perhatian utama. Meskipun, pada tahun 2023, angka kemiskinan di Benua Etam ini mencatatkan penurun menjadi 6,11 persen dari sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 6,31 persen.
Maka itu, pihaknya menilai permasalahan kemiskinan ini masih menjadi krusial. Salehuddin merasa perul untuk mengambil tindakan konkret demi mengatasi masalah ini.
Menurutnya, Salehuddin dengan meningkatkan SDM di Kaltim akan membantu masyarakat memiliki daya saing yang lebih baik dan tidak tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain.
“Upaya peningkatan SDM di Kaltim dapat dimulai dari tingkat sekolah hingga pembinaan tenaga kerja yang sudah ada di Kalimantan Timur. Dengan memberikan keterampilan yang dapat meningkatkan potensi ekonomi mereka,” jelasnya.
Selain itu, dukungan dari pemerintah dalam penyediaan fasilitas, program, dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti, pertambangan, minyak dan gas, perkebunan, dan sektor lainnya.
“Mereka bisa menyerap tenaga kerja, maka diperlukan penyesuaian SDM dengan kebutuhan,” sambungnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa, angka kemiskinan di Kaltim termasuk tinggi, karena adanya perhitungan dengan indikator yang menurutnya kurang tepat.
Seperti misalnya, kata Salehuddin, indikator terkait sanitasi seperti toilet, dan rumah dengan lantai kayu yang masuk kedalam kategori masyarakat miskin. Meskipun sebenarnya memiliki kemampuan ekonomi yang baik.
“Kalau masyarakat yang rumahnya diatas air, kebanyakan toilenya tidak seperti yang didarat. Tapi terkadang bukan karna mereka orang tidak mampu, tapi ya memang begitu kondisinya,” ujarnya.
Untuk itu, legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) itu, mengatakan perlu adanya kesepakatan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Kaltim terkait pengkategorian masyarakat miskin.
“Perlu dilakukan penilaian yang lebih akurat, terutama untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu, dengan mempertimbangkan kondisi tempat tinggal,” pungkas Salehuddin. (Rah/ Adv DPRD Kaltim)
