Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kaltim terus berkomitmen menangani masalah stunting di Benua Etam dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam upaya mencapai target pengentasan stunting hingga tahun 2026, Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, angka stunting di Kaltim mencapai 23,9 persen.
Pemprov Kaltim telah menetapkan 10 upaya penanganan stunting dari 2023 hingga 2026, termasuk dalam prioritas rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026.
“Target pengurangan 10 persen pada tahun 2026. Selain itu, pemberian bantuan keuangan khusus kepada kabupaten dan kota menjadi salah satu strategi yang diimplementasikan,” ujar Sri Wahyuni.
Langkah-langkah lainnya melibatkan peningkatan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan, penanganan kawasan kumuh, bantuan rumah layak huni, dan pemberian bantuan beras fortifikasi.
Program Orang Tua Angkat bagi Anak Beresiko Stunting dan pelaksanaan Rembuk Stunting pada tahun 2023 menjadi inisiatif baru yang dijalankan.
“Kita juga lakukan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil. Lalu aksi bergizi pada anak sekolah, MAN dan pesantren,” bebernya.
Kendati demikian, meskipun berbagai upaya dilakukan, Sekda Sri Wahyuni mengakui adanya tantangan, seperti rendahnya persentase Posyandu aktif dan kekurangan alat pendeteksi dini di sejumlah Posyandu dan Puskesmas.
Pemerintah Provinsi Kaltim akan terus berupaya mengatasi kendala tersebut dengan menekankan pada sinkronisasi kegiatan antar perangkat daerah, tingkatan pemerintahan, dan pemangku kepentingan.
“Hingga saat ini hanva 34 persen Posyandu aktif dari 4.955 posyandu. Kondisi-kondisi ini jadi perhatian serius Pemprov Kaltim,” tandasnya. (Lis/ Adv Diskominfo Kaltim)
