Persepsinews.com, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengingatkan pentingnya akurasi data dan perencanaan matang sebelum pendirian Sekolah Rakyat yang dijadwalkan beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026 di Kota Samarinda.
Menurut Anhar, apabila keberadaan Sekolah Rakyat didasarkan pada kondisi masyarakat miskin ekstrem, maka program tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah di kota tersebut.
“Kalau syarat utama berdirinya Sekolah Rakyat adalah adanya masyarakat miskin ekstrem, maka artinya di Samarinda masih banyak warga yang masuk kategori itu,” ucap Anhar, Jumat (20/06/2025).
Ia mempertanyakan dasar pemilihan lokasi pembangunan, mengingat selama ini Pemerintah Kota melaporkan adanya penurunan angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem.
“Padahal, pemerintah selalu melaporkan bahwa angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem semakin menurun,” tambahnya.
Selain itu, Anhar menilai istilah “Sekolah Rakyat” berpotensi menimbulkan pemaknaan ganda di tengah masyarakat.
“Semua sekolah kan seharusnya memang untuk rakyat. Lalu kenapa istilah ini digunakan seolah-olah berbeda?” ujarnya.
Ia juga mengangkat persoalan keadilan dalam alokasi program. Dengan APBD Kota Samarinda yang mencapai Rp5 triliun, menurutnya perlu pertimbangan apakah kota ini menjadi lokasi yang paling tepat untuk program tersebut.
“Kalau memang untuk masyarakat miskin ekstrem, lalu kenapa dibangun di Samarinda yang APBD-nya Rp5 triliun dan berstatus ibu kota provinsi?” tambahnya.
Anhar berharap agar setiap kebijakan pendidikan didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan dan dapat memperkuat pemerataan kualitas pendidikan.
Ia juga mendorong agar pembangunan sekolah lebih diarahkan ke wilayah-wilayah yang benar-benar kekurangan akses pendidikan, dengan tetap mengacu pada data dan kajian yang akurat.
“Semua sekolah harus berstandar tinggi agar tidak terjadi kesenjangan layanan pendidikan,” pungkasnya. (Sn/Adv DRPD Samarinda)
