Persepsinews.com, Samarinda – Menjelang penutupan tahun anggaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan tren positif yang signifikan dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Setelah sebelumnya sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tercatat berada dalam kategori “merah” atau rendah dalam penyerapan anggaran, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memastikan bahwa kondisi tersebut kini mulai menunjukkan perbaikan substansial berkat monitoring dan pendampingan yang intensif dari Pemprov.
Perubahan ini memberikan optimisme besar terhadap pencapaian target penyerapan APBD secara keseluruhan pada akhir Desember.
Dalam evaluasi terbaru yang dilakukan Pemprov, Gubernur Rudy Mas’ud menyebut bahwa sebagian besar OPD telah mengambil langkah cepat dan berhasil meningkatkan realisasi anggaran mereka secara drastis.
“Saat ini, realisasi anggaran sudah membaik secara signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Memang masih ada sekitar 25 OPD yang kami pantau secara ketat, terutama karena penyesuaian yang terjadi pasca-pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P),” ujar Rudy.
Ia menambahkan, peningkatan ini mencerminkan respons cepat terhadap instruksi gubernur untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
“Dengan rampungnya proses administratif tersebut, kami optimistis bahwa awal Desember nanti, seluruh perangkat daerah sudah memiliki hasil yang baik dan berada di jalur yang tepat untuk mencapai target penyerapan.” imbuh Rudy.
Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan beberapa OPD belum optimal dalam realisasi anggarannya di pertengahan semester adalah proses penyelesaian APBD-P yang memakan waktu.
“Proses perubahan anggaran ini memerlukan penyesuaian ulang rencana kerja dan dokumen anggaran, yang secara otomatis menunda proses lelang dan pembayaran program,” tuturnya.
Namun, dengan APBD-P yang kini sudah rampung dan dapat dieksekusi, Gubernur menjamin percepatan pelaksanaan program dapat berjalan lebih maksimal, termasuk pengadaan barang dan jasa serta pembayaran proyek fisik dan non-fisik yang telah dikontrak.
Dirinya menyebutkan Pemprov Kaltim telah menginstruksikan seluruh OPD yang masih tertinggal untuk mengaktifkan “mode percepatan” guna mengejar ketertinggalan dalam waktu yang tersisa.
”Pemprov Kaltim tidak hanya fokus pada angka penyerapan semata, melainkan juga pada kualitas implementasi program,” ucap Rudy.
Rudy menegaskan bahwa telah diberikan pendampingan dan monitoring intensif agar OPD tidak hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Seluruh program harus selaras dengan visi pembangunan Kaltim yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima,” sebut dia.
Evaluasi penyerapan anggaran ini menjadi bagian fundamental dari upaya pemerintah untuk menjaga disiplin kerja, efektivitas penggunaan anggaran, dan kualitas pembangunan daerah. Hal ini krusial, terutama di momentum akhir tahun ketika ritme kerja sering kali meningkat tajam.
”Dengan perbaikan yang telah terjadi, kami berharap seluruh OPD dapat mencapai hasil optimal, sekaligus menjaga integritas dan akuntabilitas penggunaan setiap rupiah dari anggaran daerah. Kami tidak mentolerir adanya penyerapan yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan kualitas output,” ucap Rudy.
Arah kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Gubernur Rudy Mas’ud untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan visi memperkuat pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kaltim.
“Pemprov akan terus memonitor ketat progres 25 OPD tersisa hingga pekan pertama Desember, supaya kami bisa memastikan tidak ada anggaran yang tersisa tanpa terealisasi di akhir tahun,” pungkasnya. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
