Persepsinews.com, Balikpapan — Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Arwanto, menyampaikan apresiasi mendalam atas kunjungan Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara Komisi XII DPR RI ke Kalimantan Timur. Baginya, kehadiran para legislator ini menunjukkan keseriusan pusat dalam memahami langsung persoalan dan dinamika sektor pertambangan di Bumi Etam.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih. Kehadiran Bapak-Ibu anggota Panja di Kaltim merupakan kehormatan dan bukti bahwa DPR benar-benar ingin melihat persoalan fiskal dan pertambangan secara langsung,” ujar Bambang dalam pertemuan di Balikpapan.
Bambang menekankan bahwa Kalimantan Timur selama ini dikenal sebagai lumbung energi Indonesia, dengan kontribusi besar terhadap produksi batu bara nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa status tersebut juga membawa beban sosial, lingkungan, dan fiskal yang tidak ringan.
“Kaltim bukan hanya penambang. Kami adalah mitra pembangunan nasional. Karena itu, kebijakan fiskal maupun sektor minerba harus mempertimbangkan beban yang kami tanggung sebagai daerah penghasil,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemangkasan transfer pusat dan tekanan fiskal daerah menuntut adanya skema pembagian pendapatan yang lebih berkeadilan.
Bambang juga menegaskan komitmen Pemprov Kaltim dalam memastikan tata kelola minerba tidak hanya mengejar pendapatan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan, keselamatan kerja, dan pemulihan lingkungan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari sektor minerba dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Penerimaan penting, tetapi keberlanjutan jauh lebih penting,” ujarnya.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kunjungan kali ini membuka fakta penting mengenai persoalan yang dihadapi perusahaan-perusahaan tambang besar di Kaltim.
“Sebetulnya beberapa persoalan ini sudah pernah kami terima laporannya di Komisi XII. Namun hari ini di Balikpapan, setelah kita undang dan lakukan pendalaman, kita menemukan bahwa masalah-masalah itu tidak sesederhana yang terlihat,” ujar Bambang Patijaya.
Ia menyoroti temuan terkait dugaan praktik harga BBM bersubsidi yang tidak wajar, persoalan lingkungan, hingga konflik masyarakat dengan perusahaan.
“Ada persoalan solar dengan harga yang di luar kewajaran bukan terlalu tinggi, tetapi justru terlalu murah. Ini yang menjadi masalah utama di beberapa perusahaan, terutama Patra. Belum lagi persoalan lingkungan dan belum optimalnya penerimaan negara dari sektor PNBP. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Menurutnya, pendalaman di Komisi XII nantinya diharapkan mampu menghasilkan langkah korektif dan kebijakan strategis, sehingga penerimaan negara dapat dioptimalkan tanpa mengorbankan masyarakat maupun lingkungan.
Baik Pemprov Kaltim maupun DPR RI sepakat bahwa sektor pertambangan tetap menjadi pilar penting bagi negara, namun membutuhkan tata kelola yang lebih ketat, adil, dan berpihak pada keberlanjutan.
“Kami berharap hasil kunjungan ini dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan pusat,” tutup Bambang Arwanto. (Han911/adv/Diskominfokaltim)
