Persepsinews.com, Samarinda – Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Masyarakat (DPMPD) Kaltim, Dakwan Diny mengungkapkan saat ini progres penetapan batas wilayah desa di Kalimantan Timur masih belum maksimal.
Untuk sementara ini, wilayah paling tinggi dalam penyelenggaraan penetapan batas desa masih berada di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Untuk itu Dakwan mendorong seluruh desa dapat segera melakukan verifikasi agar bisa ter-cover seluruhnya, dimana progres paling banyak saat ini masih berada di Kukar. Hal ini dilakukan agar satu desa dapat diakui dengan memiliki batas desa yang akurat.
“Karna terus terang di tahun di 2023 ini menjadi prioritas penetapan batas desa, memang dana minim, sementara yang baru ber progres baru Kukar,” tutur Dakwan.
Menurut Dakwan, penting sebuah daerah agar dilalukan penetapan dan penegasan batas desa. Hal ini bertujuan agar tercipta tertib administrasi pemerintahan.
“Serta memberikan penjelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis,” pungkasnya. (Ozn/ Adv DPMPD Kaltim)
