Persepsinews.com, Samarinda – Kunci utama untuk atasi kemiskinan adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin, mengatakan perlu peran Pemerintah dan Masyarakat untuk bersinergi mengentas kemiskinan di Benua Etam.
Pasalnya, Salehuddin melihat, SDM di Kaltim ini perlu dibenahi, karena daya saing masyarakat yang cukup rendah dibanding daerah luar Kaltim.
“Kalau bicara konteks kemiskinan terutama di Kaltim tidak lepas dari SDM yang perlu kita benahi. Karena daya saing kita cukup rendah dibanding di luar Kaltim. Bahkan di antara pulau Kalimantan kita masih dalam proses yang tidak setara,” katanya.
Pria kelahiran Liang 1978 itu, mengemukakan bahwa kemiskinan sangat berdampak negatif bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat.
“Seperti kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan pendidikan, kriminalitas, dan kerusakan lingkungan,” sebut Salehuddin.
Maka itu, Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) itu, mengatakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat.
Dirinya mengatakan, bahwa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manusia merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan yang ada di Kaltim saat ini.
“Jadi sebenarnya, pengembangan SDM kita itu, dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat,” lanjut Salehuddin.
Kemudian, dia menyampaikan bahwa pemerintah provinsi (Pemprov) harus memberikan fasilitas atau ruang yang maksimal bagi proses pembinaan SDM, termasuk melakukan kerja sama dengan dunia usaha yang ada di Kaltim.
“Apalagi adanya Ibu Kota Negara (IKN) ini juga jadi tantangan kita. Saya fikir sekarang memang Kaltim belum ada proses bagaimana meningkatkan SDM,” katanya
Salehuddin juga menekankan pentingnya kesepakatan indikator kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sebab, kata dia, indikator yang digunakan oleh BPS saat ini tidak adil bagi masyarakat Kaltim yang memiliki keunikan tersendiri.
“Selama ini BPS menggunakan indikator yang mungkin kalau dipakai di Kaltim notabene sangat unik dan belum relevan jika ditarik ke nasional, misal di satu desa nelayan selalu diidentikkan dengan desa miskin karena indikatornya sanitasi, padahal ukuran itu tak bisa dijadikan dasar,” jelasnya.
Sebab, kata Salehuddin, seperti dibeberapa kabupaten tidak semua angka kemiskinan disumbang oleh masyarakat lokal. Sebagian besar ada masyarakat urban yang hadir kemudian mencari nasib di beberapa daerah kabupaten/kota itu juga menjadi penyumbang salah satu angka kemiskinan.
Selain itu, Politisi dari fraksi Golkar itu, juga mengharapkan keterlibatan semua stakeholder, termasuk ribuan perusahaan yang ada di Kaltim, dalam kontribusi pengentasan kemiskinan.
Salehuddin mencontohkan program bedah rumah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan melibatkan perusahaan.
“Perusahaan di Kaltim mesti meningkatkan kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan. Misalnya menyalurkan program ratusan rumah layak huni,” tandasnya. (Rah/ Adv DPRD Kaltim)
