Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terus menunjukkan komitmennya yang tidak tergoyahkan dalam meningkatkan standar pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Komitmen ini diwujudkan dengan penambahan alokasi anggaran yang signifikan untuk pembelian alat kesehatan (alkes) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini.
Langkah ini merupakan bagian krusial dari strategi Pemprov untuk mengkonsolidasikan dan memperkuat kualitas layanan di seluruh rumah sakit daerah.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menjelaskan bahwa dalam proses penyesuaian anggaran terbaru, Pemprov Kaltim telah menyuntikkan dana tambahan sebesar Rp3,5 miliar khusus untuk kebutuhan alkes.
Penambahan dana ini secara langsung menggenjot total anggaran belanja alat kesehatan, terutama bagi RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda.
“Sebagai rumah sakit rujukan terbesar dan terpadu di Kalimantan Timur, total anggaran belanja alat kesehatan di RSUD AWS kini mencapai angka sekitar Rp253 miliar,” sebut dia.
Jaya Mualimin menegaskan bahwa kebutuhan anggaran yang besar ini sangat mendesak dan wajar. Sebagai fasilitas rujukan utama, RSUD AWS memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan tersier yang kompleks, yang menuntut ketersediaan peralatan medis modern, berkapasitas tinggi, dan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang terus berkembang pesat.
“Peningkatan anggaran ini bukan semata-mata pemenuhan angka, melainkan investasi vital untuk menjamin bahwa masyarakat Kaltim dapat memperoleh penanganan medis terbaik tanpa harus merujuk ke luar daerah,” tuturnya.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan alkes yang modern dan berkapasitas tinggi adalah kunci untuk menjaga kualitas layanan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
“Rumah sakit rujukan wajib memiliki perangkat medis canggih agar mampu menangani volume kunjungan pasien yang tinggi serta kompleksitas kasus yang semakin beragam,” imbuh Jaya.
Keputusan untuk menambah alokasi dana secara signifikan di APBD Perubahan ini merupakan wujud nyata upaya Pemprov Kaltim dalam meminimalkan disparitas kualitas layanan kesehatan antara Kaltim dengan provinsi lain.
Lebih jauh, Jaya Mualimin menambahkan bahwa Dinkes Kaltim kini tengah mengarahkan sebuah revolusi dalam pola pembiayaan alkes. Pola pembiayaan alat kesehatan diarahkan untuk dilakukan secara terpusat melalui APBD.
Strategi sentralisasi ini, yang juga mencakup belanja obat-obatan, bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan dapat dilakukan dengan harga yang lebih efisien dan seragam di semua rumah sakit di bawah naungan Pemprov.
“Dengan pengadaan terpusat, kami berharap kualitas peralatan lebih terstandar, dan yang tak kalah penting, efisiensi anggaran lebih terjaga,” pungkasnya.
Pendekatan ini diharapkan dapat menekan potensi mark-up harga dan meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan publik.
Dinas Kesehatan Kaltim memastikan bahwa penambahan anggaran alkes ini akan menjadi modal kuat untuk mendukung peningkatan layanan sepanjang tahun depan.
Implementasi ini akan berjalan seiring dengan konsolidasi kebijakan pengelolaan kesehatan secara keseluruhan di tingkat provinsi, memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kaltim. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
