Persepsinews.com, Samarinda – Fase pematangan lahan yang krusial menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mewujudkan pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif ambisius untuk penguatan layanan pendidikan kesejahteraan sosial.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengumumkan kabar baik bahwa total enam usulan pembangunan telah resmi diterima, yang terdiri dari lima usulan dari pemerintah kabupaten/kota dan satu usulan tingkat provinsi.
Progres ini bukan sekadar administratif, melainkan bukti nyata keseriusan dan koordinasi terpadu pemerintah daerah dalam menyiapkan fondasi fisik bagi fasilitas pendidikan sosial yang merata dan berkualitas di seluruh Bumi Etam.
Andi Muhammad Ishak merinci bahwa lima kabupaten/kota yang proposalnya telah diterima secara formal meliputi Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), Penajam Paser Utara (PPU), Berau, dan Bontang.
Walaupun proposal sudah di tangan, beliau menekankan bahwa beberapa daerah masih berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan tahap persiapan akhir, terutama dalam hal legalitas dan pematangan lahan yang layak.
“Jadi kalau untuk usulan sekolah rakyat, sampai saat ini sebagaimana sudah kami sampaikan, ada 6 yang sudah mengusul. Itu secara proposal,” ujar Ishak.
Dia menambahkan, proses ini menuntut koordinasi cermat, sebab legalitas lahan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum Dinsos dapat melanjutkan ke tahap alokasi dana konstruksi fisik.
Mengenai aspek pendanaan proyek, Ishak menjelaskan adanya variasi kesiapan anggaran di tingkat kabupaten/kota. Beberapa daerah telah memastikan alokasi dana pembangunan Sekolah Rakyat sudah tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka, menunjukkan kesiapan fiskal. Namun, beberapa daerah lain berada pada timeline yang berbeda.
“Memang ada beberapa kabupaten kota yang anggarannya sudah ada dan juga ada yang memang belum disiapkan dan mungkin di [tahun] 2026 baru akan dikerjakan,” katanya.
Variasi timeline ini menegaskan pendekatan terencana dan bertahap Pemprov Kaltim, yang memastikan pembangunan dilakukan secara terukur, efisien, dan sesuai dengan kemampuan teknis serta fiskal masing-masing daerah.
Secara khusus, usulan pembangunan tingkat provinsi dipusatkan di lokasi sementara di Bukit Biru. Ishak mengonfirmasi bahwa anggaran untuk proyek provinsi ini telah disiapkan melalui PPU (Pergeseran dan Perubahan Anggaran) Pemprov Kaltim, dan progres di lokasi tersebut sedang berjalan intensif.
“Kalau provinsi, usulan provinsi itu sudah disiapkan anggaran oleh PPU melalui pergeseran dan juga diperubahan. Nah dan sekarang sedang progres, sedang pematangan dan sedang berjalan, mungkin sekitar 40 persen,” jelas Ishak.
Meskipun lokasinya bersifat sementara, pekerjaan tetap didorong karena anggaran sudah tersedia. Lahan di Bukit Biru ditargetkan dapat terbuka seluas minimal 5 hektare dalam kondisi siap pakai, sehingga memenuhi batas minimal kebutuhan lahan untuk konstruksi Sekolah Rakyat.
Di tengah upaya pematangan lahan yang dilakukan daerah lain, satu proyek mencatat kemajuan paling signifikan, ialah pembangunan Sekolah Rakyat di Samarinda. Proyek di Palaran ini telah mencapai tahap kesiapan tertinggi, siap untuk dikonstruksi.
Ishak menyampaikan optimisme besar bahwa pembangunan fisik di Palaran akan segera dimulai. “Nah, sebagaimana yang sekarang sudah berjalan untuk pembangunan, itu di Samarinda yang sudah siap. Mudah-mudahan di Desember ini sudah mulai progres fisik, sudah mulai. Mudah-mudahan,” jelasnya.
Dimulainya konstruksi fisik di Palaran ini akan menjadi proyek percontohan cepat yang diharapkan dapat segera diikuti oleh kabupaten/kota lain yang telah mengajukan usulan, menegaskan komitmen Kaltim dalam percepatan pembangunan fasilitas kesejahteraan sosial.
Dengan enam proposal formal di tangan dan satu proyek percontohan yang siap konstruksi fisik, Dinsos Kaltim berkomitmen penuh mengawal keberlanjutan pembangunan Sekolah Rakyat ini.
Ishak menekankan bahwa setelah seluruh lahan matang dan siap, usulan pembangunan fisik akan segera diajukan untuk memastikan momentum tidak terhenti.
“Keberadaan sekolah-sekolah ini diharapkan dapat memperkuat sumber daya manusia Kaltim, khususnya dalam memberikan layanan dan pendidikan kesejahteraan sosial yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah provinsi,” tutup Ishak.
Langkah ini merupakan fondasi penting bagi Kaltim untuk menciptakan infrastruktur sosial yang tangguh dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
