Persepsinews.com, Samarinda – Adanya kebocoran pendapatan yang signifikan dari aktivitas penambatan kapal di Sungai Mahakam, yang selama ini dinikmati oleh pihak swasta atau pribadi, telah mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur untuk bertindak cepat.
Sebagai respons, Dishub Kaltim kini tengah mematangkan studi dan desain fasilitas tambat baru yang lebih sederhana dan efisien, berfokus pada aset milik provinsi di lokasi strategis seperti Sungai Lais dan Sungai Kunjang.
Inisiatif ini merupakan upaya strategis untuk menarik kembali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini terlewatkan.
Analis Kebijakan Ahli Muda Dishub Kaltim, Rudianto Lumbantorua, menjelaskan bahwa retribusi dari aktivitas kapal memiliki potensi finansial yang sangat besar, mengingat kegiatan tambat terjadi di berbagai titik sepanjang alur sungai, terutama sebelum kapal melakukan kegiatan pengolongan muatan atau berlabuh sementara.
“Kalau kita lihat kan dia, misalnya yang satu, sebelum pengolongan kan dia ditambat dulu. Dan tambat itu per harinya kan lumayan,” ungkap Rudianto. Ia menyoroti besarnya potensi pendapatan harian dari setiap kapal.
Dia menambahkan bahwa pembayaran yang tidak tercatat ke kas daerah sering terjadi di hilir Jembatan Mahkota, di mana kapal-kapal bersandar atau berlabuh tanpa fasilitas resmi dari pemerintah daerah.
Rudianto menegaskan bahwa fokus utama Dishub Kaltim adalah menyediakan fasilitas yang memadai, sehingga daerah memiliki dasar hukum dan legitimasi untuk menarik retribusi tersebut.
“Artinya kita sediakan fasilitas, bukan hanya kita mungut doang, tapi kita harus bangun fasilitas dan kita dorong mereka bersandar di situ, nah di situlah daerah ikut andil,” tegas Rudianto.
Dirinya menggarisbawahi pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai kunci partisipasi daerah dalam pendapatan perhubungan.
Untuk mewujudkan hal ini, Dishub Kaltim saat ini sedang melakukan studi mendalam mengenai desain dan perhitungan potensi pendapatan.
Rudianto menyatakan bahwa pembangunan tidak akan dilakukan dalam skala pelabuhan besar yang kompleks, melainkan mengoptimalkan desain yang lebih sederhana, efisien, dan cepat dibangun, yaitu tambat ponton.
“Mungkin kita akan optimalkan bukan desain di pelabuhan, tapi desain sebagai tambat ponton saja,” jelasnya.
Desain ini direncanakan untuk mengakomodasi berbagai jenis kebutuhan kapal, seperti ponton kosong dan ponton berisi, yang secara otomatis akan memengaruhi desain teknis fasilitas tambat yang akan dibangun.
Studi ini juga mencakup perhitungan detail mengenai potensi pendapatan, seperti estimasi tarif retribusi per hari untuk setiap tambatan kapal.
Mengenai lokasi pembangunan, Dishub Kaltim telah memiliki alokasi yang jelas dan terhindar dari potensi sengketa.
Rudianto memastikan bahwa pembangunan akan dilakukan di lahan yang secara sah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Di lahan kita, Sungai Lais dan Sungai Kunjang yang kita harapkan. Kan itu ada lahan provinsi kan di situ. Tentu kita enggak bisa bangun di lahan orang,” katanya.
Pembangunan di lahan aset provinsi ini sekaligus berfungsi untuk menghilangkan potensi masalah sengketa dan mempercepat proses implementasi proyek.
Rudianto Lumbantorua meyakini bahwa dengan desain tambat ponton yang teroptimasi dan lokasi yang strategis di Sungai Lais dan Sungai Kunjang, sektor perhubungan akan segera menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang substansial.
“Saat ini, studi desain tersebut masih terus dimatangkan sebelum memasuki tahap implementasi,” pungkasnya.
Hal ini, menandakan keseriusan Dishub Kaltim dalam memaksimalkan potensi sungai sebagai mesin ekonomi daerah. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
