Persepsinews.com, Samarinda – Adanya pengurangan signifikan dalam transfer keuangan dari pemerintah pusat telah memicu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk mengambil sikap agresif dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor perhubungan.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim secara tegas menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh upaya ini dengan memfokuskan strategi pada penguatan kolaborasi antarlembaga.
Strategi kunci yang diusung adalah sinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusda, sekaligus mendorong intervensi regulatif dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk memastikan pemanfaatan fasilitas daerah.
Analis Kebijakan Ahli Muda Dishub Kaltim, Rudianto Lumbantorua, menjelaskan bahwa dukungan penuh dari dinasnya merupakan mandat langsung dari Pemprov untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.
Ia menekankan bahwa dalam situasi keterbatasan anggaran saat ini, Dishub memiliki peran ganda, tidak hanya sebagai pelaksana teknis tetapi juga sebagai kontributor pendapatan.
“Kalau Dishub Kaltim sih sangat mendukung usaha provinsi untuk menggali pendapatan daerah melalui sektor perhubungan, khususnya di keterbatasan atau pengurangan transfer keuangan dari pusat,” ungkap Rudianto.
Dirinya juga menegaskan motivasi di balik strategi baru ini. Rudianto memaparkan bahwa langkah berikutnya adalah merumuskan mekanisme yang paling efektif untuk memonetisasi potensi di alur sungai dan kepelabuhanan.
Meskipun terdapat banyak sumber pendapatan potensial seperti bisnis murni, pajak, dan retribusi, Dishub mengidentifikasi bahwa opsi pajak sulit diterapkan
“Oleh karena itu, fokus diarahkan pada retribusi, yang harus didahului dengan pembangunan fasilitas fisik, seperti area tambat kapal,” ujar Rudianto.
Dalam implementasi di lapangan, kunci keberhasilan utama adalah sinergi antarlembaga. Rudianto menyoroti kolaborasi dengan Perusda sebagai jalur utama untuk mengelola aspek bisnis pendapatan.
Namun, ia menekankan perlunya dukungan kuat dari otoritas tertinggi di perairan. “Langkah berikutnya tentu dengan koordinasi dengan Perusda. Mana sih yang mau—tapi yang paling penting sebenarnya adalah saran tadi, mendorong KSOP untuk melakukan tindakan-tindakanlah,” jelas Rudianto.
Dimana, dirinya menggarisbawahi pentingnya peran otoritas pelabuhan dalam mendukung kebijakan daerah.
Ia menilai, intervensi regulatif dari KSOP sangat vital untuk memastikan kapal-kapal pengguna Alur Sungai Mahakam bersandar dan memanfaatkan fasilitas yang dibangun oleh Pemprov Kaltim.
Bentuk tindakan dari KSOP ini diharapkan dapat berupa penerbitan surat imbauan atau regulasi. Tujuannya adalah mendorong para pengguna alur sungai untuk menggeser atau menggunakan fasilitas tambat resmi yang dikelola daerah, bukan tambatan liar atau yang membayar kepada pihak non-pemerintah.
“Baik melalui surat ke pengguna apa nanti supaya menggunakan fasilitas kita, atau melalui Perusda,” imbuh Rudianto.
Diakhir, dirinya menyebutkan bahwa ada dua pilar utama yang ditempuh, yaitu jalur regulasi oleh KSOP dan jalur kerja sama bisnis melalui BUMD.
Rudianto optimis bahwa melalui langkah-langkah koordinasi dan dorongan ini, Pemprov Kaltim dapat segera menarik potensi PAD yang selama ini terlewatkan dari sektor perhubungan. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
