Persepsinews.com, Samarinda – Pergeseran paradigma energi global menuju keberlanjutan menuntut Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk segera merespons dengan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif.
Pemerintah daerah kini mulai merancang jalur transisi yang terstruktur untuk memastikan pekerja di sektor pertambangan, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi, dapat beralih ke sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) tanpa kehilangan daya saing profesional.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Rozani Erawadi, menyatakan bahwa transformasi ini bukan merupakan ancaman, melainkan peluang.
Dirinya menegaskan bahwa perpindahan tenaga kerja dari sektor fosil ke sektor hijau tidak menjadi persoalan selama proses penyesuaian dan peningkatan kompetensi (reskilling) dilakukan secara tepat waktu dan masif.
“Transformasi dari sektor tambang menuju sektor EBT itu adalah keniscayaan dan pasti ada arahnya. Jika unit bisnis energi bergeser, maka karyawannya tentu harus segera kita reskill dan upskill,” kata Rozani.
Disnakertrans Kaltim telah menyiapkan pendekatan bertahap yang komprehensif untuk memfasilitasi perubahan struktur ketenagakerjaan ini. Rozani menjelaskan bahwa lembaga pelatihan vokasi daerah akan memegang peran sentral dalam proses ini.
“Lembaga pelatihan kami seperti Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pusat Pelatihan dan Pengembangan Profesi (PPPP) akan memegang peran kunci. Mereka akan menyediakan kurikulum dan pelatihan keterampilan baru yang secara spesifik dibutuhkan di sektor energi baru dan terbarukan, mulai dari instalasi panel surya hingga manajemen energi hijau,” jelasnya.
Pemerintah juga berkomitmen memberikan pendampingan intensif bagi perusahaan-perusahaan pertambangan yang mulai mengadaptasi strategi bisnis menuju energi hijau.
Pendekatan ini memastikan bahwa transisi internal perusahaan dapat dilakukan dengan memprioritaskan tenaga kerja yang sudah ada.
Rozani melihat perubahan arah industri ini sebagai peluang besar bagi Kaltim untuk menciptakan dan memperluas pekerjaan yang lebih ramah lingkungan.
Pekerja yang berasal dari sektor tambang dianggap memiliki modal dasar yang kuat, seperti kedisiplinan kerja, pemahaman K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), dan kemampuan operasional alat berat sehingga mereka hanya memerlukan pelatihan tambahan yang terfokus.
”Dengan pendekatan reskilling ini, pekerja tidak hanya dipersiapkan menghadapi potensi kontraksi di industri fosil, tetapi juga diarahkan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja baru yang diprediksi akan meningkat tajam di sektor EBT Kaltim,” ujarnya optimistis.
Saat ini, Disnakertrans tengah memfokuskan upaya pada pemetaan data yang akurat. Hasil pemetaan ini mencakup identifikasi jumlah pekerja yang berpotensi terdampak oleh transisi energi dan bidang kompetensi spesifik yang paling mendesak untuk disiapkan.
“Data ini akan menjadi dasar utama untuk menyusun program pelatihan yang tepat sasaran dan inklusif,” pungkasnya.
Pemerintah berharap proses transisi tenaga kerja di Kaltim berjalan mulus, adil, dan mampu menjaga stabilitas kesempatan kerja di tengah transformasi global. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
