Persepsinews.Com, Samarinda – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur, Agus Hari Kesuma, menegaskan bahwa pihaknya tetap memberikan ruang bagi olahraga tradisional dalam program pembinaan dan pengembangan olahraga di Benua Etam.
Namun, ia menekankan bahwa dukungan tersebut akan lebih diarahkan pada event-event yang secara langsung membawa nama daerah atau masuk dalam skema pembinaan resmi.
“Olahraga tradisional tetap masih menjadi bagian dari perhatian kami. Tapi tentu saja ada penyesuaian. Event-event yang bersifat pribadi, seperti turnamen yang tidak membawa nama daerah, untuk sementara tidak dibiayai oleh pemerintah. Itu urusan masing-masing,” tutur Agus, baru-baru ini.
Menurutnya, banyak turnamen yang bersifat tontonan atau hiburan, seperti kejuaraan yang diadakan oleh komunitas dengan hadiah besar, namun tidak berada dalam sistem pembinaan formal.
Contohnya seperti kejuaraan biliar berskala besar di luar daerah. Dalam kasus seperti itu, pemerintah daerah tidak akan mengalokasikan dana karena tidak termasuk dalam ranah yang mewakili nama Kalimantan Timur secara resmi.
“Misalnya ada kejuaraan biliar di Jakarta, hadiahnya besar sampai Rp100 juta, tapi itu tidak membawa nama daerah, ya itu urusan pribadi. Yang seperti itu tidak kami fasilitasi,” tegasnya.
Namun berbeda halnya jika event tersebut mewakili Kalimantan Timur atau bahkan Indonesia dalam konteks nasional maupun internasional. Untuk kejuaraan yang sifatnya membawa nama daerah, lanjut Agus, maka pembiayaan bisa difasilitasi oleh pemerintah provinsi atau bahkan pusat, tergantung skala dan status kejuaraan tersebut.
“Kalau sudah membawa nama daerah atau negara, ya itu pasti kami support. Itu bagian dari tugas pemerintah dalam pembinaan prestasi,” katanya.
Agus berharap masyarakat memahami skema pembiayaan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa Dispora tutup mata terhadap cabang olahraga tertentu. Ia memastikan bahwa pemerintah tetap mendukung, namun dengan seleksi prioritas yang ketat dan terukur, sesuai dengan efisiensi anggaran dan kebijakan pembangunan olahraga nasional. (Adv/Ehd)
