Persepsinews.com, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menyoroti meningkatnya kasus penyebaran data pribadi (doxing) yang menyasar warga atau kelompok kritis terhadap kebijakan pemerintah. Praktik tersebut dinilai sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyatakan keprihatinannya dan menilai tindakan semacam itu berbahaya dalam kehidupan berdemokrasi.
“Masyarakat bisa takut bicara karena khawatir data pribadinya dibocorkan,” ucapnya.
Ia mengatakan, pola ini bukan hal baru dan kerap terjadi terhadap siapa pun yang bersuara kritis.
Menurut Samri, fungsi DPRD sebagai pengawas seharusnya dimaknai sebagai bagian dari proses demokrasi, bukan sebagai ancaman.
“Kalau bicara dianggap memusuhi. Kalau diam, masyarakat bilang DPRD tidak kerja. Harusnya kritik itu jadi bahan evaluasi, bukan malah dibalas serangan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD tak hanya mengkritik, tapi juga menyodorkan solusi yang seringkali tidak direspons oleh pihak eksekutif.
“Saya sudah terbiasa mengkritik dan mungkin saya tinggal tunggu giliran saja, karena sejauh ini data pribadi saya belum disebar,” tuturnya.
Samri pun meminta agar aparat lebih serius menangani kasus doxing, demi menjaga iklim diskusi publik yang sehat dan bebas dari intimidasi. (Sn/Adv DPRD Samarinda)
