Persepsinews.com, Samarinda – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur terus fokus untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani kasus stunting (bayi lahir pendek akibat kurang gizi) dimulai dari desa tertinggal.
Sekretaris DPMPD Kaltim Eka Kurniati mengatakan, penanganan tersebut dilakukan mulai dari tingkat posyandu.
Dengan kondisi angka stunting yang masih tinggi, DPMPD memiliki tanggung jawab membantu menurunkan melalui pemerintah desa karena desa memperoleh Dana Desa dari APBN yang bisa digunakan untuk penanganan stunting.
“Kita juga memang fokus untuk penurunan angka kemiskinan dan juga stunting di desa-desa, kalau pemdes fokusnya di posyandu, adapun dinas lain seperti Dinkes BKKBN yang punya peran,” tutur Eka belum lama ini.
Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintahan desa dalam pencegahan stunting adalah dengan meningkatkan akses pelayanan kesehatan, termasuk pemeriksaan rutin dan imunisasi bagi anak-anak, pemberian makanan tambahan anak, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pola makan yang seimbang dan asupan gizi yang cukup pada anak dan ibu hamil.
Dalam upaya penurunan stunting lanjut Eka, faktor sosial-ekonomi juga berperan dalam terjadinya stunting, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan gender.
Untuk itu, penanganan stunting dapat dilakukan melalui program yang fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk pemberdayaan perempuan dan program-program bantuan sosial untuk keluarga miskin.
“Keberadaan lembaga kemasyarakatan desa dalam penyelenggaraan bagi masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa juga terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,” pungkasnya. (Ozn/ Adv DPMPD Kaltim)
