Persepsinews.com, Sangatta – Setelah bertahun-tahun kurang terkelola, Pulau Kumala, destinasi wisata strategis milik Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang telah dibangun sejak tahun 2000, kembali menjadi sorotan.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, mendesak pemerintah daerah untuk mengembalikan peran Pulau Kumala sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang nyata dan berkelanjutan.
Salehuddin, yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, menekankan pentingnya pengelolaan yang serius dan terukur agar investasi yang telah mencapai Rp400 miliar tidak menjadi beban tanpa hasil.
“Ini investasi besar yang dari dulu belum menunjukkan return yang sesuai. Saya menyayangkan ini agak terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” ungkapnya.
Pulau Kumala, yang terletak di tengah Sungai Mahakam, pernah menjadi ikon wisata Kukar. Namun, dalam perjalanannya, banyak wahana yang mengalami kerusakan, kurang terawat, dan minim aktivitas wisata reguler.
“Jangan sampai aset sebesar itu dibiarkan begitu saja. Sayang kalau hanya jadi lokasi pesta rakyat tahunan. Potensinya jauh lebih besar dari itu,” tegas Salehuddin.
Menurutnya, meskipun pesta rakyat memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi UMKM, hal itu belum cukup untuk menjadikan Pulau Kumala sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia mendorong agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar mengambil peran lebih aktif, termasuk dalam pengelolaan area parkir dan fasilitas umum secara profesional dan berkelanjutan.
“Harus lebih real, ada pemberdayaan masyarakat yang terukur. Bukan hanya musiman. Disperindag bisa dimaksimalkan untuk mendesain kegiatan ekonomi di kawasan ini,” ujarnya.
Salehuddin juga menyoroti masih minimnya sistem keamanan dan perawatan infrastruktur di Pulau Kumala. Ia mengungkapkan contoh masalah seperti lampu jembatan yang rusak, taman yang gelap pada malam hari, dan kawasan wisata yang sepi sejak sore.
“Di Jakarta, taman bisa buka 24 jam karena sistem keamanannya jelas. Kita di Kukar jam 10 malam sudah gelap dan kosong. Ini yang harus dibenahi,” kritiknya.
Dengan harapan agar Pulau Kumala tidak lagi menjadi simbol kemegahan tanpa dampak.
“Investasi Rp400 miliar itu jangan sampai jadi sia-sia. Yang penting adalah adanya kembalinya ke PAD. Mau kerja sama atau dikelola sendiri, yang penting dimaksimalkan.” tukas Salehuddin.
Dirinya berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah dalam rangka pemulihan dan pengelolaan Pulau Kumala agar potensi wisata ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
