Persepsinews.com, Sangatta – Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkapkan, bahwa dari total panjang jalan provinsi yang mencapai 931 kilometer, saat ini hanya 763 kilometer yang berada dalam kategori baik.
Dalam hal ini, anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Apansyah, menyatakan keprihatinan atas kondisi infrastruktur jalan yang masih tersisa, terdiri dari sekitar 168 kilometer jalan yang rusak, yang tersebar di delapan kabupaten/kota.
“Faktor utama kerusakan jalan ini dipicu oleh sistem drainase yang kurang baik serta lambannya penanganan saat terjadi kerusakan. Ini adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama,” kata Apansyah.
Sebagai langkah konkretnya, Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk sektor Bina Marga pada tahun ini.
Dana yang besar ini direncanakan untuk digunakan dalam peningkatan kualitas jalan, pemeliharaan rutin, serta pembangunan jembatan. Namun, Apansyah mengingatkan pentingnya pemerataan dalam penggunaan dana tersebut agar tidak hanya terfokus pada proyek besar di wilayah strategis.
“Pemerataan itu penting. Dari kawasan pesisir, pedalaman, sampai jalur penghubung antardesa, semuanya harus masuk dalam rencana pembangunan. Jangan sampai ada yang tertinggal,” tegasnya.
Kaitannya dengan proyek besar, seperti pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang yang digadang-gadang sebagai proyek strategis nasional, Apansyah menyatakan dukungannya.
Namun, ia menekankan bahwa proyek besar tersebut tidak boleh mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat di desa-desa.
“Jalan tol memang merupakan proyek strategis, tetapi saya ingin memastikan bahwa jalan penghubung desa juga mendapatkan perhatian yang seharusnya. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat kecil merasa terabaikan,” pungkasnya.
Dengan dukungan semua pihak dan kolaborasi yang solid, Apansyah berharap agar Dinas PUPR Pera Provinsi Kaltim dapat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur jalan demi kesejahteraan masyarakat, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
