Persepsinews.com, Kukar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan apresiasi terhadap penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Nota keuangan tersebut disampaikan oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kukar dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD, Senin (18/11/2024).
Ketua DPRD Kukar, Junaidi, mengungkapkan bahwa dokumen tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyusun anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa seluruh fraksi di DPRD mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam penyusunan Raperda APBD 2025.
“Kami melihat upaya yang baik dari eksekutif dalam menyusun Raperda APBD 2025 ini, terutama dalam mendukung prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Junaidi pada Selasa (18/11/2024).
Dalam Nota Keuangan tersebut, sejumlah alokasi anggaran menjadi fokus utama, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan infrastruktur, serta program pemulihan ekonomi.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah sebagai prioritas utama dalam rancangan anggaran ini.
“Kita memiliki keterbatasan anggaran yang harus disesuaikan dengan skala prioritas, khususnya terkait penuntasan program yang benar-benar dibutuhkan petani dan beberapa proyek yang mangkrak menjadi konsen bersama,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, DPRD Kukar juga memberikan sejumlah masukan untuk menyempurnakan Raperda APBD 2025. Beberapa di antaranya adalah perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
“Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah belum sempurna 100 persen, sehingga ada beberapa yang menjadi evaluasi dari anggota DPRD sebagai legislatif,” tambah Junaidi.
Proses pembahasan Raperda APBD 2025 akan dilanjutkan melalui diskusi mendalam di tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD sebelum menuju tahap pengesahan yang dijadwalkan pada akhir November 2024.
DPRD Kukar berharap, dengan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif, APBD 2025 dapat menjadi instrumen efektif untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
