Persepsinews.com, Samarinda – Implementasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang terencana antara pemerintah daerah (pemda) dan perusahaan. Hal ini untuk mengatasi tumpang tindih kepentingan dan resiko
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Bambang Arwanto, secara tegas menyoroti pentingnya sinergi dan kolaborasi yang terencana antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam .
Penekanan ini disampaikan Bambang dalam upaya mengatasi kendala krusial yang selama ini menghambat efektivitas program, yaitu tumpang tindih kepentingan atau “rebutan ruang publik” dalam penentuan proyek yang akan dibiayai.
Bambang, yang akrab disapa Bambang, menjelaskan bahwa masalah utama yang sering muncul adalah adanya duplikasi program antara yang dilaksanakan oleh pemerintah dan perusahaan, khususnya di wilayah ring 1, 2, dan 3 di sekitar lokasi tambang.
Situasi ini, menurutnya, berpotensi serius menyebabkan program pemberdayaan tidak berjalan optimal, sehingga manfaatnya tidak dirasakan maksimal oleh masyarakat.
“Sering kali kita melihat adanya tumpang tindih kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Hal ini mengganggu kelancaran program-program yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bambang.
Konsekuensi dari tumpang tindih ini tidak hanya pada inefisiensi program, tetapi juga berujung pada munculnya SiLPA, menandakan adanya dana yang tidak terserap dan tidak termanfaatkan untuk pemberdayaan.
Untuk memastikan dana PPM digunakan secara efektif dan memberikan dampak nyata, Bambang menekankan perlunya indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Keberhasilan PPM harus dilihat dari peningkatan kualitatif dan kuantitatif pada masyarakat penerima manfaat.
Ia menyebutkan bahwa indikator tersebut meliputi peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah sekitar tambang, penurunan angka pengangguran, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Dengan adanya pengukuran yang akurat, hasil dari program PPM dapat terlihat secara transparan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur.
Menyikapi masalah tumpang tindih ruang publik, Kepala Dinas ESDM Kaltim tersebut mendorong adanya sebuah kesepakatan tertulis dan komitmen bersama yang jelas mengenai pembagian peran antara sektor publik dan swasta. Hal ini penting untuk menciptakan peta jalan pemberdayaan yang terintegrasi.
“Untuk itu, kami mendorong adanya sebuah kesepakatan yang jelas mengenai pembagian peran. Penting untuk menetapkan ruang publik mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan wilayah mana yang harus diisi oleh pihak swasta,” tambahnya.
Bambang mengajak semua pihak, baik instansi pemerintah terkait maupun perusahaan-perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), untuk segera merumuskan kesepakatan ini.
Kolaborasi yang baik diharapkan mampu mengoptimalkan Program PPM, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung komitmen bersama dalam upaya pengembangan masyarakat berkelanjutan di Kaltim.
“Dengan kolaborasi yang baik, kami harapkan manfaat program PPM dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kesepakatan ini diharapkan dapat segera dirumuskan guna menciptakan komitmen bersama yang lebih kuat dalam upaya mendukung pengembangan masyarakat berkelanjutan,” tutup Bambang Arwanto. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
