Persepsinews.com, Samarinda – Usai melakukan tinjauan ke beberapa lokasi bangunan baru milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), Komisi III DPRD Provinsi Kaltim berencana akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim.
Hal ini, disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sutomo Jabir, RDP ini untuk mengevaluasi kelayakan pembangunan gedung baru pemerintahan di Benua Etam.
“RDP akan dilaksanakan pada Selasa (7/11). Kami akan memanggil DPUPR untuk menjelaskan atau klarifikasi berbagai hal terkait gedung baru, seperti gedung Inspektorat Daerah, Kadrie Oening Tower, dan RS Korpri, dinilai tidak sesuai standar,” katanya.
Selain beberapa gedung baru yang perlu diklarifikasi, dia mengatakan, pembahasan penting lainnya, termasuk kegiatan tahun 2023 yang mana sudah selesai dan progresnya, kelayakan untuk difungsikan, kemudian proyeksi dan detail tahun 2024.
Sutomo mengatakan, bahwa pihaknya akan membahas klasifikasi pembangunan gedung yang baik bersama Dinas PUPR, agar tidak membuahkan hasil yang mengecewakan.
Sebab, kata dia, gedung baru yang dibangun Pemprov Kaltim itu harus difungsikan sesuai rencana dan melibatkan kontraktor lokal dalam proses pembangunannya.
“Harus ada kerja sama operasi (KSO) antara kontraktor lokal dan non lokal, sehingga pemberdayaan kontraktor lokal bisa terwujud. Kami akan menanyakan berapa persen porsi yang diberikan kepada kontraktor lokal. Mungkin polanya lewat KSO. Saya fikir DPUPR lebih faham tentang hal ini,” tutur politisi PKB itu.
Legislator dapil Bontang, Kutai Timur dan Berau menambahkan, pihaknya juga akan memeriksa kualitas dan kelengkapan gedung baru Pemprov.
“Kita akan cek mana yang masih kurang sempurna agar disempurnakan. Isinya apa saja. Makanya kemarin kita tinjau langsung ke lapangan,” pungkas Sutomo. (Rah/ Adv DPRD Kaltim)
