Persepsinews.com, Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Fadly Imawan, menegaskan kekhawatirannya mengenai dugaan praktik curang dalam distribusi pupuk bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi petani kecil.
Sebuah isu yang semakin memprihatinkan mengingat kelangkaan pupuk bersubsidi yang terus terjadi di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser.
Fadly, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa permasalahan ini bukan hanya terjadi karena keterlambatan distribusi, tetapi juga diduga melibatkan penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Dia mengungkapkan adanya pola penyimpangan yang membawa pada praktik jual beli ilegal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Pupuk subsidi seharusnya menjadi penopang bagi petani kita, namun justru dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak. Ini bukan hal baru, tetapi masalah ini terus dibiarkan,” ujar Fadly.
Menurutnya, banyak petani di PPU dan Paser mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi meskipun mereka telah memenuhi syarat sebagai penerima.
Ironisnya, pupuk tersebut diduga berpindah tangan kepada pengecer atau tengkulak dengan harga jauh lebih tinggi daripada harga subsidi yang ditetapkan.
Fadly menyerukan kepada pemerintah provinsi agar segera melakukan perbaikan dalam sistem distribusi dan pengawasan di lapangan. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi pupuk agar transparansi tetap terjaga.
“Jika distribusi tetap tidak transparan dan longgar, maka ruang permainan akan terus terbuka. Petani terus dirugikan sementara pelaku penyelewengan leluasa bermain,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fadly meminta agar aparat penegak hukum dapat turun tangan jika terbukti ada pelanggaran hukum dalam kasus ini. Tindak lanjut ini tidak hanya bertujuan untuk memberi efek jera, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk menyelamatkan sektor pertanian dari praktik yang merugikan secara sistemik.
Fadly juga mengingatkan bahwa pupuk adalah kebutuhan dasar dalam pertanian. Kelangkaan yang terus berulang dapat berdampak pada ketahanan pangan daerah dan pendapatan petani yang semakin tertekan.
“Jika kita tidak segera berbenah, maka pertanian kita akan terus terpuruk. Subsidi pupuk bukan hanya soal harga, tetapi juga soal keberpihakan kepada petani kecil yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan,” pungkasnya. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
