Persepsinews.com, Kutai Kartanegara — Anggota DPRD Kalimantan Timur Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Firnadi Ikhsan, menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-12 di Desa Sedulang, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Senin (22/12/2025) lalu.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat desa terkait persoalan demokrasi serta keadilan pembangunan di daerah.
Dalam pemaparannya, Firnadi menegaskan bahwa demokrasi daerah tidak boleh berhenti pada partisipasi politik formal, melainkan harus menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar warga desa.
“Demokrasi itu bukan hanya soal memilih, tetapi memastikan negara hadir dan rakyat merasakan manfaat pembangunan secara adil,” ujar Firnadi.
Pada sesi dialog, warga Desa Sedulang menyampaikan keluhan terkait kondisi desa yang dikelilingi banyak perusahaan, namun belum menikmati manfaat dasar, khususnya ketersediaan listrik.
“Di sini banyak perusahaan, tapi tidak ada satu pun bola (lampu) yang dikasih. Listrik tidak ada. Padahal itu mata kami,” sebut Finah, warga Kilo 7 Desa Sedulang.
Selain persoalan listrik, Firnadi juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan desa yang rusak parah akibat aktivitas perusahaan. Ia menyebutkan bahwa jalan berbatu dan berdebu menjadi keluhan utama warga karena jalur tersebut kerap dilalui kendaraan operasional perusahaan.
“Jalanan di sini rusak, berbatu, dan berdebu karena aktivitas jalan perusahaan. Ini bukan persoalan kecil. Ini menjadi PR besar bagi pemerintah,” tegas Firnadi.
Menurutnya, ketimpangan antara keberadaan perusahaan dan kondisi kehidupan masyarakat sekitar tidak boleh terus dibiarkan. Ia menilai pemerintah daerah harus lebih tegas dalam melakukan pengawasan serta memastikan kewajiban sosial perusahaan dijalankan secara adil dan berpihak pada masyarakat.
Firnadi juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menyuarakan persoalan-persoalan tersebut melalui ruang demokrasi yang tersedia, seperti musyawarah desa dan forum aspirasi. Ia memastikan bahwa berbagai masukan warga Desa Sedulang akan menjadi bahan tindak lanjut di tingkat legislatif.
Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-12 ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran politik masyarakat, tetapi juga menjadi jembatan antara aspirasi warga dan kebijakan pemerintah, agar pembangunan di daerah benar-benar dirasakan hingga ke desa-desa. (Sm)
