Persepsinews.com, Samarinda – Tembok penghalang finansial di muka bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah di Kalimantan Timur kini diruntuhkan.
Biaya administrasi, notaris, dan provisi bank yang totalnya bisa mencapai hingga Rp10 juta—beban awal terbesar MBR—kini disubsidi penuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui akselerasi program Gratispol (Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah).
Program ini sekaligus membuka lebar peluang bagi generasi milenial untuk berinvestasi pada hunian subsidi.
Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Permukiman (Perkim) PUPR-Pera Kaltim, Sidiq Prananto Sulistyo, menjelaskan bahwa inklusivitas program ini bagi kaum muda adalah hasil dari pembaharuan regulasi pusat yang mendefinisikan ulang kategori MBR.
“Sekarang generasi milenial yang masih belum menikah juga sudah bisa punya rumah. Kategori MBR itu kalau bujangan penghasilannya maksimal Rp9 juta, kalau yang sudah menikah memiliki penghasilan maksimal Rp11 juta,” ujar Sidiq.
Pembaharuan ambang batas pendapatan ini sangat vital karena banyak kaum muda profesional yang gajinya melampaui batas lama kini dapat memenuhi syarat MBR.
Sidiq menegaskan bahwa keberhasilan Gratispol sangat bergantung pada kemitraan dengan sektor perbankan. Pemprov Kaltim tidak mencari calon penerima secara langsung, melainkan mengandalkan data yang diajukan oleh bank penyalur KPR yang sudah terikat Perjanjian Kerja Sama (PKS).
“Kami dalam hal untuk mendapatkan data calon penerima adalah sudah berakad dengan bank,” jelasnya.
Syarat mutlak ini memastikan bahwa bantuan diberikan tepat sasaran kepada debitur yang telah lolos screening ketat dan membeli rumah subsidi. Hingga kini, PKS telah dijalin dengan empat bank besar, yaitu Mandiri, Bank Kaltimtara, BTN Konvensional, dan BTN Syariah.
Bantuan yang diberikan melalui Gratispol memiliki plafon maksimal Rp10 juta dan mencakup sembilan komponen biaya vital di luar harga jual rumah, seperti biaya Notaris, Balik Nama Sertifikat, Administrasi Bank, Appraisal, hingga Akta Jual Beli (AJB).
“Tapi memang realitanya ada yang tidak sampai Rp10 juta untuk pembiayaan ini. Kalau yang di BTN ada yang Rp8 juta jadi tidak sama,” katanya.
Intinya, beban biaya administrasi di muka dipastikan nol bagi debitur MBR.
Melihat tingginya kebutuhan dan optimisme pasar, di mana Sidiq mencatat, “Salah satu pengembang di Samarinda itu juga memang stoknya sampai habis-habis” ucapnya.
Pemprov Kaltim menunjukkan komitmen fiskal yang luar biasa untuk tahun 2026. Meskipun ada isu efisiensi anggaran, target untuk tahun 2026 ditetapkan ambisius, yaitu memfasilitasi 2.000 pemohon, naik dua kali lipat dari target 2025.
“Jadi insyaallah 2.000 pemohon target untuk 2026 akan tetap ter-cover pembiayaannya,” tegas Sidiq.
Dirinya optimis program ini akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi angka warga Kaltim yang hanya mampu menyewa (bagdrop). (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
