Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) melalui kegiatan Monitoring Terpadu yang digelar Kemendukbangga/BKKBN di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltim.
Gubernur Kaltim yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kaltim, Noryani Sorayalita, menekankan bahwa persoalan kependudukan menjadi isu strategis yang harus ditangani lintas sektor. Terlebih, Kaltim kini berada pada fase penting sebagai calon Ibu Kota Nusantara (IKN), yang membawa perubahan besar dalam dinamika kependudukan.
“Transformasi menuju IKN memicu peningkatan jumlah penduduk, mobilitas, perubahan struktur umur, hingga kebutuhan layanan dasar. Ini bukan tugas satu lembaga saja, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto, serta Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Nurizky Permanajati. Keduanya menilai Kaltim sebagai salah satu provinsi dengan kemajuan signifikan dalam integrasi indikator kependudukan ke dokumen perencanaan daerah.
Saat ini, Pemprov dan kabupaten/kota di Kaltim telah mengintegrasikan 26 indikator PJPK, menempatkan daerah ini dalam kategori sangat baik secara nasional.
Menurut Sorayalita, tantangan kependudukan yang dihadapi Kaltim meliputi bonus demografi, peningkatan kualitas SDM, penanganan kemiskinan ekstrem, isu ketenagakerjaan, pemerataan layanan kesehatan, penurunan stunting, hingga kesiapan tata kelola ruang.
“Semua memerlukan data yang valid, kebijakan yang terarah, serta peta jalan yang disusun secara komprehensif,” tegasnya.
Melalui monitoring terpadu ini, pemerintah berharap dapat mengukur kemajuan, mengidentifikasi hambatan, serta memperkuat sinkronisasi langkah strategis dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan di Kalimantan Timur. (Han911/adv/Diskominfokaltim)
