Persepsinews.com, Sangatta – Menanggapi persoalan serius mengenai alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai belum proporsional dengan kontribusi signifikan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nasional, khususnya dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.
Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menunjukkan keprihatinan yang mendalam terhadap ketimpangan yang semakin terasa dalam pengelolaan fiskal antara penghasil sumber daya alam di daerah dan pusat.
“Selama ini Kaltim menjadi salah satu penyumbang terbesar PNBP nasional, namun sayangnya hal ini belum diimbangi dengan alokasi DBH yang adil dan sebanding dengan kontribusi tersebut,” ungkap Hasanuddin yang sering disapa Hamas.
Hamas menekankan bahwa ketimpangan yang ada saat ini harus segera diatasi melalui upaya kolaboratif yang lebih terstruktur.
“Kita perlu koordinasi lintas instansi, dukungan regulasi yang kuat, dan diplomasi fiskal kepada pemerintah pusat untuk memastikan bahwa keadilan bagi daerah penghasil, termasuk Kaltim, dapat terwujud,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hamas menyatakan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk kepentingan Kaltim semata, melainkan bertujuan menciptakan sistem fiskal yang lebih adil bagi seluruh daerah penghasil di Indonesia.
“Kami di DPRD Kaltim siap menjadi bagian dari solusi, mendorong kebijakan yang lebih berpihak, dan memperjuangkan keadilan fiskal melalui jalur-jalur konstitusional yang tersedia,” tambahnya.
Dalam semangat kolaborasi, Ketua DPRD Kaltim ini juga mengajak semua pihak, termasuk eksekutif, legislatif, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk bersama-sama membangun pemahaman serta gerakan kolektif terkait pentingnya keadilan fiskal.
“Mari kita bersatu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih adil bagi seluruh daerah penghasil di Indonesia,” tutup Hamas. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
