Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengambil langkah strategis yang serius dalam mentransformasi sektor pertanian daerah, sejalan dengan visi ambisius Program JOSPOL.
Melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH), fokus utama kini diarahkan pada hilirisasi industri pertanian sebagai pilar kunci peningkatan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Kepala Bidang Hortikultura DPTPH Kaltim, Kosasih, menjelaskan bahwa inisiatif hilirisasi ini dirancang dengan pendekatan modern.
Ada dua aspek teknis utama yang menjadi tumpuan: Green Design Hortikultura untuk tata ruang tanam yang efisien, dan pemanfaatan teknologi Geosparsial untuk pemetaan akurat komoditas unggulan. Di antara semua komoditas, fokus utama hilirisasi diletakkan pada pisang.
“Hilirisasi industri pertanian, yang merupakan bagian dari agenda JOSPOL untuk memajukan ekonomi, tidak bisa berdiri sendiri. Hilirisasi harus didukung oleh penguatan hulu yang masif. Hulu berarti peningkatan budidaya, perluasan areal tanam yang terstruktur, dan pengembangan kawasan secara modern,” terang Kosasih.
Strategi ini dirancang untuk memastikan kesinambungan pasokan bahan baku yang berkualitas.
Dalam upaya pengembangan kawasan, DPTPH Kaltim sebenarnya telah menargetkan penambahan sekitar 93.000 bibit pisang baru melalui kultur jaringan tahun ini. Penambahan bibit ini diyakini akan mampu memperluas areal tanam hingga 7.000 hektar—sebuah langkah krusial untuk mengamankan bahan baku hilirisasi.
Namun, target ambisius ini terpaksa tertunda akibat kendala regulasi dari pemerintah pusat.
“Kami menghadapi masalah kewenangan. Aturan saat ini tidak memperbolehkan provinsi untuk mengadakan sarana pertanian secara langsung. Alhasil, anggaran yang sedianya dialokasikan untuk pengadaan bibit kultur jaringan ini terpaksa Silva (dikembalikan ke kas negara). Ini jelas masalah kewenangan,” ungkap Kosasih.
Kosasih menekankan bahwa kendala ini berdampak langsung pada optimalisasi program unggulan JOSPOL di sektor pertanian.
“Jika program sepenting JOSPOL tidak didukung oleh penyediaan sarana pertanian, maka ini menjadi nonsense. Bagaimana petani bisa menambah areal tanam baru dan meningkatkan produksi tanpa support benih unggul? Benih pisang kultur jaringan tadi sangat penting sebagai fondasi untuk pengembangan kawasan dan hilirisasi,” tegasnya.
Ia berharap Peraturan Presiden (Perpres) mengenai kewenangan provinsi dalam mengeksekusi sarana pertanian segera diterbitkan untuk menuntaskan masalah ini.
Komoditas utama yang menjadi target hilirisasi adalah Pisang Kepok Gereja, yang saat ini memiliki luasan tanam terbesar di Kaltim, mencapai sekitar 7.800 hektar.
Sentra utama pisang ini tersebar di Kabupaten Paser (sekitar 3.000 hektar), Kutai Timur (sekitar 2.000 hektar), dan sebagian di Kutai Kartanegara (Kukar).
“Pisang ini akan dihililrisasi menjadi tepung pisang, memanfaatkan kandungan karbohidratnya yang tinggi dan stabil,” sebut Kosasih.
Produk tepung pisang ini diharapkan menjadi bahan baku substitusi yang dapat digunakan untuk berbagai produk olahan, menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi petani—sebuah pencapaian yang sejalan dengan semangat JOSPOL untuk mendorong ekonomi inklusif.
Untuk mencapai efisiensi maksimal, Kosasih menekankan pentingnya efisiensi logistik.
“Pabrik hilirisasi idealnya harus dibangun di kawasan sentra produksi. Ini untuk menekan cost pengangkutan bahan baku. Lebih baik yang diangkut ke Samarinda adalah barang jadi seperti tepung pisang, bukan bahan baku pisang mentah,” pungkasnya.
Selain pisang, Major Project DPTPH Kaltim juga mencakup komoditas lain seperti nanas, pepaya, serta komoditas strategis pengendalian inflasi, yaitu bawang merah dan cabai merah.
Dengan tuntasnya kendala regulasi, Pemprov Kaltim optimis realisasi perluasan kawasan dan kemajuan hilirisasi pertanian yang diamanatkan JOSPOL dapat dicapai.(CIN/Adv/Diskominfokaltim)
