Persepsinews.com, Samarinda – Meski bantuan operasional seperti BOSDA dan BOSNAS telah menjangkau sekolah-sekolah swasta di Kota Samarinda, nasib guru swasta dinilai belum banyak berubah.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menyoroti ketergantungan skema gaji guru non-ASN pada kondisi keuangan internal sekolah yang sangat dipengaruhi oleh jumlah siswa dan besar iuran SPP.
“Jadi kalau muridnya sedikit dan SPP-nya rendah, otomatis pemasukan sekolah minim dan gaji guru juga terbatas,” ujar Ismail.
Ia mengungkapkan, banyak sekolah swasta yang belum mampu menawarkan program unggulan, sehingga kurang menarik minat calon siswa.
Akibatnya, pendapatan dari SPP rendah dan alokasi dana BOS yang seharusnya menopang peningkatan kualitas pendidikan, justru terpakai untuk menutupi kebutuhan operasional dasar.
Ismail juga membandingkan posisi guru swasta dengan guru ASN yang memiliki kepastian pendapatan dan jenjang karier.
Sementara guru swasta, menurutnya, harus berjibaku dengan ketidakpastian penghasilan yang sangat bergantung pada kondisi yayasan dan daya beli masyarakat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya perlindungan sosial dan akses layanan kesehatan bagi tenaga pendidik swasta.
Ismail berharap dukungan pemerintah tidak hanya berhenti di bantuan operasional, tetapi juga menyasar kesejahteraan jangka panjang.
“Semisal insentif dari pemerintah dicabut, guru swasta hanya bisa mengandalkan gaji dari yayasan. Padahal sekolah swasta di Samarinda jumlahnya lebih banyak dari sekolah negeri,” pungkasnya. (Sn/Adv DPRD Samarinda)
