Persepsinews.com, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menyoroti pentingnya regulasi yang tegas dan jelas mengenai rumah kos, penginapan, hingga hotel melati.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menekankan bahwa aturan yang kabur berpotensi merugikan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil di sektor penyewaan kamar.
“Harus dipastikan dulu speknya bagaimana yang disebut kos-kosan, penginapan, dan hotel melati itu yang berapa fasilitasnya, karena ini masih tidak jelas,” ucap Iswandi.
Menurutnya, tanpa batasan yang jelas, rumah kos sederhana dengan jumlah pintu terbatas bisa salah dikategorikan sebagai penginapan, yang merugikan pemiliknya. “Nanti multitafsir, kasihan masyarakat kecil,” ujarnya.
Iswandi menekankan bahwa kondisi ini bisa menimbulkan ketidakadilan, karena usaha kecil bisa diperlakukan sama dengan bisnis skala besar.
“Yang kita tidak inginkan nanti ada punya dua pintu sudah disebut kos-kosan, atau punya 10 dibilang penginapan,” terangnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya mekanisme penegakan hukum yang jelas, termasuk sanksi bagi pelanggaran.
“Makanya saya selalu katakan termasuk sanksi penindakan kalau melanggar, itu saya selalu tegaskan,” katanya. (Sn/Adv DPRD Samarinda)
