Persepsinews.com, Samarinda – Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dakwan Diny melalui Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Abdul Rivai mengungkapkan, tim Inspektorat Jendral (itjen) Kemendagri bakal melakukan monitoring dan evaluasi dengan sampel lokus di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Monitoring tersebut dilakukan untuk mengevaluasi data terkait Siskeudes, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Keuangan Daerah, BUMD, serta MCP KPK Tahun 2023.
Hal tersebut disampaikan Abdul saat menghadiri Rapat Entry Meeting dengan Tim Itjendagri, di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kaltim, Senin, (27/11/2023).
“Untuk DPMPD Prov. Kaltim bertanggung jawab terkait Siskeudes,” ujar Abdul Rivai.
Disampaikan Abdul, di daerah Kaltim masih ada 2 kabupaten yang masih melakukan pendataan Siskeudes secara offline seperti Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahulu. Hal ini disebabkan banyaknya wilayah yang masih merupakan daerah blankspot dan perlu dukungan akses untuk mempermudah proses pendataan.
Rapat tersebut diikuti peserta dari DPM-PTSP Prov. Kaltim, BPKAD Prov. Kaltim, DPMPD Prov. Kaltim, BKD Prov. Kaltim, Bapenda Prov. Kaltim, Bappeda Prov. Kaltim, Inspektur Kab. Kukar, Biro UKPBJ Setda Prov. Kaltim, Biro Perekonomian Setda Prov. Kaltim. (Aud/ Adv DPMPD Kaltim)
