Persepsinews.com, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM), menetapkan program Wirausaha Terpadu Jospol sebagai platform strategis utama untuk mengakselerasi kemandirian ekonomi masyarakat.
Program ini dirancang bukan hanya sebagai bantuan, melainkan sebagai jalur terstruktur untuk memperluas akses permodalan dan pelatihan bagi warga Kaltim yang bertekad kuat memulai dan mengembangkan unit usaha mereka.
Kepala DPPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, secara tegas menyatakan bahwa Jospol menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan pemerataan.
Seluruh proses pendaftaran peserta dibuka dengan mekanisme yang sepenuhnya transparan, di mana warga dari seluruh kabupaten/kota dapat dengan mudah mengakses dan mengisi formulir pendaftaran secara online.
“Semua proses dibuka secara transparan. Warga dari seluruh kabupaten/kota tinggal mengisi formulir pendaftaran secara online,” jelas Heni.
Pendekatan digital dan sinergi dengan dinas-dinas daerah terkait dalam penyebaran informasi ini dilakukan untuk menghilangkan batasan geografis dan memastikan semua warga memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses peluang usaha ini.
Setelah melalui pendaftaran online, calon peserta diseleksi melalui proses ketat untuk memverifikasi minat dan kelayakan rencana bisnis.
“Peserta yang dinyatakan lolos kemudian akan memasuki fase krusial: pelatihan komprehensif dan pendampingan intensif,” katanya.
Heni Purwaningsih menekankan bahwa prioritas utama program ini adalah pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebelum bantuan modal fisik disalurkan.
Materi pelatihan yang diberikan sangat aplikatif, meliputi pengurusan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan NPWP, hingga pendampingan khusus untuk sertifikasi halal bagi pelaku usaha sektor kuliner.
Filosofi di balik tahapan ini adalah menciptakan fondasi wirausaha yang kokoh. Heni menjelaskan, prinsip ini memastikan bahwa Jospol melahirkan wirausahawan yang tangguh dan adaptif, bukan sekadar penerima bantuan yang rentan.
“Setelah mereka menjalani pelatihan dan pendampingan, barulah pemerintah menyalurkan bantuan peralatan. Prinsipnya jelas, siapkan kompetensi dulu sebelum menerima fasilitas.” jelasnya.
Program Jospol merupakan bagian integral dari peta jalan besar Pemprov Kaltim yang menargetkan penciptaan 10.000 UMKM baru dalam kurun waktu lima tahun.
Untuk tahun 2026, DPPKUKM telah menetapkan target ambisius, yaitu memfasilitasi 2.500 orang peserta baru.
Peningkatan target ini merupakan cerminan komitmen serius Pemprov dalam mengakselerasi pertumbuhan UMKM di setiap penjuru wilayah.
Guna menjamin keberlanjutan usaha, peserta diwajibkan mengikuti sistem monitoring rutin oleh pendamping khusus yang ditugaskan dinas. Sistem ini memantau secara holistik omzet, aktivitas produksi, dan progres usaha setelah bantuan diserahkan.
“Harapannya, masyarakat tidak hanya mendapat pelatihan, tapi benar-benar bisa membuka usaha dan berkembang. Jospol menjadi langkah awal yang konkret dan terstruktur menuju kemandirian ekonomi masyarakat,” tutup Heni Purwaningsih.
Dengan kerangka kerja yang transparan, pelatihan yang terfokus, dan pendampingan yang berkelanjutan, DPPKUKM optimis Jospol akan menjadi katalis utama peningkatan kesejahteraan di Kaltim. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
