Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) secara tegas menyatakan arah baru pembangunan industri di wilayahnya. Penekanan utama kini beralih dari sekadar mengejar angka pertumbuhan produksi menuju komitmen yang lebih mendalam terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat lokal.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Kaltim bertransformasi menjadi pusat ekonomi hijau yang berkeadilan.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, dalam keterangannya, menekankan bahwa setiap investasi besar di Kaltim kini wajib sejalan dengan prinsip pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan.
“Pembangunan industri tidak boleh hanya berorientasi pada angka produksi atau kuantitas ekspor. Ia juga harus menyentuh kehidupan masyarakat, memberikan manfaat sosial nyata, dan yang terpenting, menjaga keseimbangan ekologis alam Kaltim,” ujar Bambang.
Bambang menegaskan, saat ini Kaltim memerlukan model investasi yang tidak hanya mengejar profit jangka pendek, tetapi juga memiliki tanggung jawab jangka panjang terhadap lingkungan.
“Hal ini penting agar kita dapat memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam Kaltim akan bisa dinikmati lintas generasi,” tuturnya.
Kemudian, dirinya memberikan contoh konkret, Bambang Arwanto menyebut kehadiran industri besar seperti PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) di Bontang bisa menjadi teladan bagaimana sebuah investasi besar dapat dijalankan dengan memperhatikan aspek lingkungan secara komprehensif.
“Pupuk Kaltim menjadi teladan bahwa industri bisa tumbuh subur, berdaya saing global, namun tanpa merusak alam sekitarnya. Industri modern harus bisa membuktikan bahwa aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan,” tambahnya.
Model bisnis yang menggabungkan efisiensi produksi dengan teknologi ramah lingkungan diharapkan dapat direplikasi oleh sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya yang beroperasi di Benua Etam.
Pemerintah daerah, lanjut Bambang, terus memperkuat kerangka regulasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap izin usaha dan kegiatan industri, mulai dari tahap perencanaan hingga operasional, selalu disertai dengan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan yang ketat.
Ini termasuk pengawasan ketat terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat lokal.
“Kami tidak ingin Kaltim kembali menjadi ladang eksploitasi sumber daya alam tanpa memberikan manfaat yang substansial dan berkelanjutan bagi warga lokal. Setiap keuntungan yang didapat dari bumi Kaltim harus kembali dalam bentuk kesejahteraan bagi masyarakatnya,” tegasnya.
Bambang juga mengungkapkan, bahwa visi besar Pemprov Kaltim adalah menciptakan pertumbuhan yang harmonis.
“Kami ingin manusia dan alam Kaltim tumbuh bersama. Itulah makna pembangunan sejati, di mana kemajuan ekonomi tidak dicapai dengan mengorbankan masa depan ekologi kita,” tuturnya.
Bambang berharap semangat investasi hijau ini dapat menginspirasi seluruh BUMN dan sektor swasta lainnya untuk ikut menanamkan komitmen yang sama.
Transformasi ekonomi Kaltim tidak boleh mengulang kesalahan masa lalu yang hanya mengandalkan eksploitasi tanpa memperhatikan keberlanjutan, melainkan harus berfokus pada industri hilirisasi yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.
”Kebijakan ini merupakan fondasi strategis Kaltim dalam menyambut peran sebagai penyangga utama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di mana prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi roh utama dalam seluruh sektor,” pungkas Bambang Arwanto.(CIN/Adv/Diskominfokaltim)
