Persepsinews.com, Samarinda – Kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Pulau Kalimantan, yang mencakup komoditas strategis seperti batu bara, emas, minyak dan gas, hingga pasir kuarsa, dinilai harus diimbangi dengan ketahanan sosial dan ideologi yang kokoh.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, mengingatkan bahwa besarnya potensi ekonomi dan investasi di Kalimantan secara inheren juga membawa risiko signifikan, terutama ancaman perpecahan yang dipicu oleh isu sensitif seperti Suku, Agama, dan Ras (SARA).
“Investasi yang semakin berkembang pesat di Kalimantan, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), akan terus menarik banyak pihak masuk ke daerah. Oleh karena itu, stabilitas politik, sosial, dan ideologi menjadi prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Wagub Seno Aji menilai, keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) menjadi instrumen vital yang dapat berfungsi sebagai ruang dialog inklusif dan mekanisme deteksi dini bersama pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
FPK diharapkan mampu memastikan kondisi sosial tetap kondusif di seluruh lapisan masyarakat.
“Dengan adanya FPK, saya berharap kesatuan dan persatuan bangsa di Kalimantan terjalin dengan baik, mewujudkan semangat sejati Bhineka Tunggal Ika. Selama komunikasi kita baik, isu-isu provokatif di masyarakat dapat segera kita redam sebelum meluas,” ujarnya.
Dirinya mencontohkan pengalaman keberhasilan penanganan potensi konflik di daerah seperti Penajam Paser Utara dan Tarakan.
“Saat itu, kolaborasi cepat antara unsur FPK, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan berhasil meminimalkan dampak dan mencegah potensi kekacauan yang lebih besar,” tutur Seno.
Selain ancaman perpecahan SARA, Wagub Seno Aji menyoroti dua ancaman serius lain yang berpotensi merusak masa depan generasi muda Kalimantan, yaitu Narkotika dari Perbatasan.
Dia menunjuk pada wilayah perbatasan, khususnya jalur masuk narkoba melalui kawasan Borneo Utara, sebagai pintu masuk ancaman serius.
“Narkotika adalah ancaman nyata bagi generasi emas kita. Ini membutuhkan perhatian khusus dari FPK untuk segera melaporkan potensi masalah di lapangan. FPK harus menjadi mata dan telinga pemerintah,” tegasnya.
Kemudian, yang kedua ialah derasnya arus digitalisasi. Tekanan lain datang dari konten negatif di media sosial dan game online yang dinilai merusak tumbuh kembang anak. Wagub mengimbau peran aktif orang tua.
“Ini adalah tantangan baru bagi ketahanan keluarga. Orang tua dan FPK diminta lebih aktif mengawasi penggunaan gawai dan memberikan edukasi digital yang positif,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Wagub Seno Aji menegaskan bahwa kelima provinsi di Kalimantan memiliki tanggung jawab sejarah untuk menjaga persatuan dan menjadi contoh nasional dalam kerukunan antar suku.
“Kita berbangsa bukan untuk satu tahun atau satu windu, tetapi untuk selama-lamanya. Itulah spirit kebangsaan yang harus kita jaga dan wariskan,” pungkasnya.
Maka itu, diakhir Seno Aji menekankan, pentingnya komitmen jangka panjang terhadap stabilitas regional. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
