Persepsinews.com, Samarinda – Guna peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kaltim, telah menuntaskan 8 jenis pelatihan.
Pelatihan pertama difokuskan untuk Aparatur Desa. Pelatihan ini diikuti oleh para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Kemudian pelatihan kedua dilakukan untuk penguatan BPD. Pelatihan ini diikuti oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa, dan Anggota BPD.
Pelatihan ketiga untuk penguatan kerjasama desa yang diikuti para Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua PKK Desa, Sekretaris Desa/Kepala Urusan.
Serta Pelatihan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat Desa, Pelatihan Penguatan Posyandu, Pelatihan Penguatan PKK, Pelatihan Penerapan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa hinga Pelatihan Aparatur Desa untuk Penegasan Batas Desa.
Berbagai jenis pelatihan bertujuan untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pada tahun 2023, target peserta yang dilatih sebanyak 2.976 peserta dari 744 desa. Sedangkan Desa di Kaltim sebanyak 841 desa.
Koordinator Regional Management Consultant (RMC) Wilayah Kaltim Isgiarto mengatakan, untuk tahun 2023 ini sasaran desa yang dilatih hanya 6 Kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Berau, Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser. Minus Kabupaten Mahakam Ulu.
“Untuk melatih peserta yang cukup banyak tersebut dibagi dalam 97 kelas. Total pelatih yang yang diperlukan sebanyak 194 pelatih, 97 narasumber kepemimpinan dan 97 narasumber kewirausahaan,” tutur Isgiarto.
Pada pelatihan ini seluruh biaya pelatihan berasal dari pinjaman Bank Dunia.
Jauhar Efendi, sebagai salah satu pelatih menyampaikan, antusiasme para peserta pelatihan sangat tinggi. Antusias itu sudah mulai terlihat pada saat sesi diskusi.
“Pertanyaan tersebut seputar isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan perlu dicarikan jalan keluarnya, agar kinerja Pemerintah Desa mengalami peningkatan”. ucap Jauhar. (Aud/ Adv DPMPD Kaltim)
