Persepsinews.com, Samarinda — Tren kerja sama antardaerah di Kalimantan Timur sepanjang 2025 mencatat lonjakan yang tak biasa. Hingga 18 November 2025, tercatat 208 perjanjian kerja sama, melampaui dua kali lipat rerata tahun-tahun sebelumnya yang biasanya belum menembus angka 100.
Fenomena ini menjadi pembahasan utama dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) 2025 yang digelar Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD) Setda Kaltim di Aula Kesbangpol Kantor Gubernur Kaltim.
Kepala Biro POD Setda Kaltim, Siti Sugiyanti, menyebut tren tersebut sebagai indikasi bahwa daerah semakin membutuhkan kolaborasi konkret untuk memperkuat pelayanan publik.
“Dari sebelumnya di bawah 100, sekarang sudah 208 kerja sama. Ini peningkatan lebih dari 100 persen. Artinya ada kebutuhan mendesak daerah untuk saling mendukung,” ujarnya.
Layanan Publik Lebih Dekat, Efisien, dan Tidak Terbatas Administrasi Wilayah
Sugiyanti menekankan bahwa kerja sama antardaerah terbukti menjadi solusi strategis, terutama bagi wilayah yang secara geografis jauh dari pusat kabupaten.
Dengan adanya kesepakatan kerja sama, layanan publik dapat diberikan oleh daerah terdekat, tanpa harus bergantung penuh pada pusat administrasi asal.
“Warga Anggana atau Samboja tak perlu jauh ke pusat Kukar. Pelayanan bisa diberikan di kabupaten atau kota terdekat yang sudah ada kerja samanya. Ini jauh lebih efektif dan sangat membantu masyarakat,” jelasnya.
Model kolaborasi ini mencakup layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga layanan dasar lainnya.
Peningkatan juga terlihat di sektor pendidikan. Salah satu pemicunya adalah komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dalam memperluas akses Program Pendidikan Gratispol, yang mencakup pembiayaan jenjang SMA/SMK hingga S1, S2, dan S3.
Karena pendidikan tinggi bukan kewenangan penuh pemerintah provinsi, maka kerja sama dengan universitas dan kementerian menjadi mutlak.
“Kerja sama dengan kampus dan kementerian menjadi bagian dari lonjakan ini. Ini penting untuk mendukung pelaksanaan Gratispol bagi warga Kaltim,” kata Sugiyanti.
FKP 2025 tidak hanya mencatat capaian, tetapi juga mengurai persoalan klasik yang masih menghambat optimalisasi kerja sama.
Sugiyanti menyoroti isu pertanahan, batas wilayah, hingga keberlanjutan implementasi perjanjian yang kerap berhenti di tahap seremonial.
“Forum ini untuk memastikan kerja sama tidak hanya ditandatangani, tapi berjalan. Kami ingin melihat celah-celah yang belum tergarap dan memperkuat koordinasi,” tegasnya.
Menurut Sugiyanti, lonjakan jumlah kerja sama bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana kolaborasi tersebut memberi manfaat langsung bagi warga.
Dengan semakin banyak daerah saling mendukung, layanan publik dapat diberikan lebih cepat, lebih dekat, dan lebih responsif.
“Kenaikan ini menegaskan bahwa kolaborasi itu kebutuhan. Masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Harapannya kerja sama ini terus diperluas dan diperkuat,” pungkasnya. (Han911/adv/Diskominfokaltim)
