Persepsinews.com, Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiono, mengatakan untuk seluruh anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara harus disampaikan secara terbuka dan transparan ke masyarakat.
Sebab, menurut pria yang sering dipanggil Tio itu, anggaran pembangunan IKN ini harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Kalau mau transparan, semua harus transparan. Hari ini kan semua harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan juga,” ucapnya.
Untuk itu, dirinya berharap seluruh yang terkait, seperti Badan Otorita IKN, Pemprov Kaltim, dan pemerintah pusat bisa secara bersama-sama membangun IKN dengan baik.
“Jika informasi mengenai IKN bisa disampaikan secara terbuka, maka masyarakat juga bisa mengaksesnya. Supaya masyarakat terinformasi dengan baik,” tutur Tio.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Kota Samarinda, juga mengatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) di Kaltim harus diberdayakan dan terserap di IKN.
“Sebab melihat dari lokasi IKN yang berada di Kaltim, maka idealnya juga dapat melibatkan masyarakat lokal untuk memberikan kontribusinya,” jelas Tio.
“Kita juga akan menyiapkan SDM kita dan SDM kita juga harus terserap dengan baik. Ini pesan juga untuk semua masyarakat Kaltim,” sambungnya.
Tidak sampai disitu, Tio juga menegaskan, agar izin usaha atau investasi yang masuk ke IKN atau daerah penyangga juga harus terpublikasi.
“Karena izin usaha tersebut memang ada yang langsung diarahkan ke pusat, sedangkan di daerah, biasanya melalui Online Single Submission (OSS),” katanya.
“Semuanya kan hari ini by system ya. Apakah nanti ada yang di Badan Otorita atau pusat, nanti kita lihat. Semua kan bisa dilihat (by system), mana-mana saja yang kemudian lagi berproses,” pungkas Tio. (Rah/ Adv DPRD Kaltim)
