Persepsinews.com, Sangatta – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan kegiatan monitoring terkait penyusunan prognosis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dan prognosis Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2025.
Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, yang menekankan pentingnya kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya penyusunan anggaran.
“Dalam penyusunan prognosis ini, kami menyadari bahwa hal ini bukanlah tanggung jawab satu OPD saja, melainkan melibatkan hampir seluruh OPD. Oleh karena itu, kerja sama yang baik antara Komisi I, II, III, dan IV sangat diperlukan,” ujar Sabaruddin usai rapat di lantai 1 Gedung E, Kantor DPRD Kaltim, Rabu (28/05/2025).
Sabaruddin menambahkan bahwa prognosis anggaran seharusnya sudah dilakukan sejak bulan Mei hingga Agustus, namun hingga saat ini masih terdapat beberapa tahapan yang belum sepenuhnya terlaksana.
“Kami telah melakukan rapat dengar pendapat dengan mitra kami di OPD, khususnya bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang merupakan leading sektor di Pemprov Kaltim,” lanjutnya.
Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan prognosis, Komisi II mengharapkan penjelasan rinci mengenai realisasi anggaran yang sejauh ini belum tersedia.
“Kami mendorong agar kepala dinas dari masing-masing OPD dapat memberikan informasi akurat terkait realisasi anggaran, karena merekalah yang berkompeten menjelaskan hal tersebut,” tegasnya.
Namun, Sabaruddin menyayangkan ketidakhadiran Kepala Bappeda yang terpaksa tidak dapat mengikuti rapat akibat kegiatan lain.
“Kami berharap agar dalam kesempatan berikutnya, kita dapat menggali informasi secara lebih mendalam,” tambahnya.
Komisi II DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan anggaran, agar anggaran yang dirancang dapat memenuhi sasaran dan target yang diharapkan demi kepentingan masyarakat Kaltim. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
