Persepsinews.com, Sangatta – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi Gubernur Kaltim yang meminta agar pelaku industri tambang dan migas melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam operasional mereka. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi II, Firnadi Ikhsan, usai mengikuti pertemuan dengan para pelaku industri di Jakarta.
Menurut Firnadi, keterlibatan aktif BUMD merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap pembangunan daerah. Apalagi, sebagian besar kekayaan alam Kaltim berasal dari sektor tambang dan migas.
“BUMD adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menarik pendapatan asli daerah (PAD). Pelibatan mereka harus menjadi prioritas,” ujar Firnadi.
Ia menambahkan, sinergi antara perusahaan swasta dan BUMD bisa dilakukan melalui pendekatan bisnis ke bisnis (B2B). BUMD yang memenuhi kualifikasi dinilai memiliki kapasitas untuk menangani pekerjaan turunan seperti jasa logistik, penyediaan sarana-prasarana, hingga layanan penunjang lainnya.
Namun demikian, Firnadi mengakui bahwa peran BUMD masih harus dioptimalkan. Salah satu tantangan utama adalah kemampuan BUMD dalam menjalin kemitraan yang profesional dan memenuhi standar industri nasional.
“Kita butuh BUMD yang siap dan berdaya saing. Ini bukan hanya soal peluang ekonomi, tapi juga soal multiplier effect yang bisa dirasakan langsung masyarakat, seperti penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.
DPRD Kaltim juga berkomitmen melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja BUMD, termasuk menindaklanjuti catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan aset dan penyertaan modal.
“Kami ingin pelibatan BUMD bukan hanya jargon. Kami di DPRD akan kawal agar ini benar-benar terimplementasi,” pungkas Firnadi. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
