Persepsinews.com, Samarinda – Kegiatan Pasca Tambang yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur (Kaltim) ini perlu adanya peninjauan dari pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah pusat.
Hal ini, dikatakan oleh anggota DPRD Provinsi Kaltim Muhammad Udin, yang mengajak Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk bersama-sama mengawasi kegiatan pasca tambang tersebut.
Udin sapaan akrabnya, mengatakan ajakan tersebut bertujuan agar pemerintah pusat juga bisa memastikan pelaksanaan kegiatan pasca tambang bisa sesuai. Apalagi dengan banyak jumlah perusahaan tambang yang ada di Kaltim.
“Kami di provinsi atau daerah kan sudah tidak lagi punya wewenang. Makanya kami ajak kementerian untuk melihat langsung dan melakukan pengawasan,” katanya.
Selain itu, dalam hal ini, pihaknya juga mendesak pemerintah pusat agar serius dalam mengawasi pertambangan di daerah.
Namun jika pusat merasa sulit untuk melakukan hal tersebut, maka dia mempersilakan agar tanggung jawab pengawasan dikembalikan ke pemerintah daerah.
“Supaya kita bisa bersama-sama mengawasi kegiatan itu. Kami di daerah tidak punya kewenangan untuk mengawasi,” ucap Udin.
Pasalnya, menurut legislator dari dapil Kabupaten/Kota Bontang, Kutai Timur (Kutim), dan Berau itu, masih ada banyak lubang galian bekas tambang yang masih terbuka di Kaltim. Sebenarnya, rencana pemanfaatan lubang-lubang itu juga sudah diterima.
Selain itu, Udin berpendapat bahwa ketika ingin memanfaatkan lubang-lubang itu maka harus ada kajian mendalam. Lanjut dia, hasilnya bisa diketahui secara pasti mana galian yang bisa dimanfaatkan dan tidak.
“Karena tidak semua statusnya aman. Ada yang harus ditutup, ada yang kembali dihijaukan,” tutupnya. (Rah/ Adv DPRD Kaltim)
