Persepsinews.com, Samarinda – Polemik seputar Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD) di Kalimantan Timur (Kaltim), masih menjadi perdebatan. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Rusman Ya’kub, menyampaikan ini memerlukan pembahasan mendalam dengan pemerintah provinsi (Pemprov).
Pasalnya, menurut Rusman sapaan akrabnya, hal ini perlu dilakukan untuk mengklarifikasi landasan hukum dan peraturan yang berlaku.
Maka itu, dirinya menyatakan, bahwa pihaknya akan mengundang pihak terkait guna membahas kontroversi yang sedang berkecamuk saat ini.
“Kami akan mengundang pemerintah terkait kontroversi ini karena banyak yang mempertanyakan, tetapi ada juga yang mendukung,” kata Rusman.
Dirinya melanjutkan, bahwa yang menjadi permasalahan disini ialah, DBOD justru menjadi lembaga teknis. Dan menurut Rusman beserta komisi IV, seharusnya fungsinya tidak seperti itu.
“Seharusnya tidak menangani olahraga langsung. Hanya monitoring, mendesain, atau membuat kebijakan pembangunan keolahragaan. Sepemahaman kami seperti itu,” tambahnya.
Lebih lanjut, kata Rusman, seharusnya DBOD tidak bertransformasi menjadi lembaga, melainkan melibatkan hanya unsur pemerintah, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri.
“DBOD seharusnya hanya sebagai tim koordinasi yang terdiri dari unsur pemerintah atau dengan kata lain, berplat merah,” tegasnya.
Dirinya menyebutkan, meski masalah ini menuai pro kontra yang membelah dua belah pihak. Rusman mengaku bahwa, tidak ingin terburu-buru dalam mengambil kesimpulan.
Oleh karena itu, dia menyatakan komitmennya untuk segera menggelar rapat bersama pemerintah provinsi guna membahas secara rinci isu ini.
“Sempat ada undangan terkait seminar desain olahraga, tetapi hingga saat ini, belum ada laporan lebih lanjut. Apakah itu hanya sebagai desain atau telah menjadi peraturan daerah atau gubernur, akan kita klarifikasi bersama-sama,” pungkasnya. (Rah/ Adv DPRD Kaltim)
