Persepsinews.com, Sangatta – Pentingnya pengelolaan keuangan yang baik di sektor pendidikan dalam pelaksanaan Program ‘Gratispol’ yang menaungi salah satu program unggulan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) yaitu pendidikan gratis khsususnya untuk Mahasiswa di Benua Etam.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengingatkan akan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh keterlambatan transfer pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada perguruan tinggi.
Dirinya menyoroti masalah yang sering dihadapi oleh institusi kesehatan, terutama hubungan antara rumah sakit dan BPJS, yang sering kali menggerogoti kepercayaan publik akibat ketidakstabilan finansial.
“Kita telah banyak mendengar keluhan terkait layanan rumah sakit untuk pasien BPJS yang setengah hati, dikarenakan adanya tunggakan pembayaran dari BPJS. Kita tidak boleh membiarkan situasi serupa terjadi di dunia pendidikan,” ungkap Darlis.
Lebih lanjut, Darlis menggarisbawahi bahwa keterlambatan pembayaran UKT dari pemerintah provinsi kepada perguruan tinggi bisa menyebabkan dampak yang sama, yakni menurunnya kualitas layanan pendidikan.
“Kami menekankan agar pemerintah provinsi membuat jadwal transfer yang jelas dan disiplin kepada perguruan tinggi. Perbedaan antara kalender akademik dan kalender kerja pemerintah tidak boleh mengganggu pembiayaan dan kinerja di perguruan tinggi,”ujarnya.
Dalam konteks ini, Darlis menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus menjadi prioritas, dan setiap kegiatan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar harus berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dari faktor eksternal, termasuk masalah administratif dari pemerintah.
Oleh karena itu, Darlis meminta agar pemerintah provinsi mengambil langkah-langkah strategis yang memastikan stabilitas finansial di perguruan tinggi, termasuk merumuskan kebijakan yang mencegah adanya ketidaksesuaian dalam waktu transfer pembayaran, sehingga proses pendidikan dapat terus berjalan dengan baik.
“Pendidikan adalah investasi masa depan kita. Dimana semua pihak harus berkomitmen untuk menjamin kelangsungan dan kualitasnya. Kami berharap agar permasalahan serupa yang terjadi di sektor kesehatan tidak terulang di dunia pendidikan,” tutup Darlis. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
