Persepsinews.com, Samarinda – Pemerataan kualitas dan fasilitas sekolah menjadi sorotan Anggota DPRD Samarinda Dapil II, Anhar, dalam rapat bersama Dinas Pendidikan. Ia menilai, persoalan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan pembangunan infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah kota.
Menurutnya, selama masih terjadi ketimpangan anggaran pembangunan sekolah antara pusat kota dan pinggiran, masyarakat akan terus berlomba-lomba memasukkan anak ke sekolah-sekolah favorit yang dinilai lebih layak dari sisi fasilitas.
“Kalau kualitas sekolahnya merata, orang tua tidak perlu cari jalur belakang. Tapi sekarang, pilihannya terbatas. Itu yang memicu keresahan tiap tahun,” ujar Anhar, Jumat (20/06/2025).
Ia mencontohkan kondisi di Kecamatan Palaran yang hanya mendapat alokasi sekitar Rp10 miliar dalam rencana anggaran tahun 2025, jauh di bawah total anggaran pendidikan sebesar Rp317 miliar. Anggaran tersebut, kata dia, hanya cukup untuk pembangunan satu SD dan satu SMP.
Sementara itu, sekolah-sekolah di pusat kota mendapatkan porsi anggaran yang jauh lebih besar, bahkan ada yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar. Salah satunya adalah SMP 16 yang dibangun dengan anggaran besar, sedangkan SMP 50 di kawasan pinggiran masih jauh dari standar.
“SMP 50 gedungnya tidak standar, fasilitas minim,” ungkapnya.
Ia menyebut, keresahan masyarakat saat PPDB bukan sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan dampak dari ketimpangan akses terhadap pendidikan yang layak.
“Kalau orang tua menyuap atau cari celah agar anaknya bisa masuk sekolah bagus, itu bukan niat jahat. Itu bentuk ketidakberdayaan. Pemerintah harus introspeksi,” pungkasnya. (Sn/Adv DPRD Samarinda)
