Persepsinews.com, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengakselerasi pengembangan desa wisata sebagai salah satu strategi utama mendorong kemandirian ekonomi desa. Melalui integrasi Program Jospol, pembangunan desa wisata diarahkan menuju standarisasi layanan, digitalisasi, serta penguatan ekonomi kreatif dan UMKM lokal agar mampu bersaing di level nasional.
Program ini juga menekankan pentingnya diversifikasi destinasi. Setiap desa ditargetkan memiliki lebih dari dua objek wisata unggulan agar tidak bergantung pada satu daya tarik semata. Dengan cara ini, potensi alam, budaya, sejarah, dan kreativitas masyarakat dapat dikelola sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan.
Kepala Bidang Destinasi dan Industri Wisata Dinas Pariwisata Kaltim, Angit Ding, menjelaskan bahwa arah pembangunan desa wisata saat ini tidak hanya menonjolkan keindahan lokasi, tetapi juga menjadikan desa sebagai pusat aktivitas ekonomi kreatif yang melibatkan masyarakat secara langsung.
“Program ini sejalan dengan visi Gubernur untuk menjadikan desa wisata sebagai mesin penggerak ekonomi lokal. Pergub Desa Wisata sedang disiapkan agar pengembangan desa wisata memiliki dasar hukum yang kuat, terarah, dan berkelanjutan,” ujar Angit.
Melalui Program Jospol, desa wisata didorong memenuhi standar layanan wisata, meningkatkan kualitas manajemen destinasi, memanfaatkan teknologi digital, serta memperkuat pemasaran melalui platform daring. Standarisasi ini dianggap penting agar desa wisata di Kaltim dapat bersaing dengan destinasi nasional lainnya yang sudah berkembang pesat.
“Jospol menargetkan desa wisata bukan hanya dikenal, tetapi juga memiliki kualitas pelayanan, keamanan, dan pengalaman wisata yang layak jual. Digitalisasi dan ekonomi kreatif adalah kunci,” lanjutnya.
Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan UMKM turut menjadi pilar utama dalam model pengembangan ini. Bumdes diproyeksikan sebagai pengelola destinasi, sementara UMKM diharapkan menjadi penyedia kebutuhan wisatawan mulai dari produk kerajinan lokal, kuliner khas, hingga layanan jasa pendukung.
“Bumdes dan UMKM harus berjalan beriringan. Pemerintah terus memberikan pelatihan, pendampingan, dan bantuan fasilitas agar mereka mampu mengelola wisata secara profesional dan bertanggung jawab,” tambah Angit.
Dengan integrasi kebijakan, penguatan kapasitas, dan dukungan infrastruktur jangka panjang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimistis desa wisata di daerah ini akan menjadi destinasi yang kompetitif, mampu menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan pendapatan asli desa, serta memperkuat posisi Kaltim dalam peta pariwisata nasional.(Han911/adv/Diskominfokaltim)
