Persepsinews.com, Kukar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan komitmennya dalam mendukung hak pendidikan bagi seluruh anak, termasuk mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat.
Sekolah rakyat merupakan program pemerintah pusat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, agar tetap bisa menikmati pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), tanpa terkendala biaya.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa Pemkab Kukar telah berkoordinasi dengan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) guna mencari lokasi yang sesuai untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut.
“Dari hasil koordinasi, kita membutuhkan lahan seluas 5 sampai 10 hektare. Tapi setelah kita cek, sekolah-sekolah yang ada di Kukar saat ini, baik SD, SMP maupun SMA, tidak memiliki lahan seluas itu,” ungkap Sunggono.
Karena itu, lanjutnya, Pemkab Kukar mengambil inisiatif untuk mencari lahan alternatif milik pemerintah daerah. Salah satu lokasi yang dinilai layak berada di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, yang lokasinya cukup dekat dengan Sekolah Polisi Negara (SPN).
“Di Jonggon sudah ada surat kepemilikan lahannya, dan akses infrastruktur juga tersedia, seperti jalan, jaringan listrik, air bersih hingga telekomunikasi. Jadi kami nilai sangat layak untuk lokasi pembangunan sekolah rakyat,” jelasnya.
Meski pembangunan sekolah rakyat ini merupakan program dari pemerintah pusat, Pemkab Kukar berperan dalam menyiapkan lahannya. Proses pengajuan pembangunan pun harus dilakukan terlebih dahulu melalui aplikasi resmi yang memuat detail program sekolah rakyat.
“Anggaran pembangunan sepenuhnya dari pemerintah pusat. Kita di daerah hanya bertugas menyiapkan lahan sebagai bentuk dukungan,” terang Sunggono.
Sekolah rakyat dirancang untuk mampu menampung hingga 1.000 peserta didik dari berbagai jenjang, mulai SD hingga SMA. Keberadaannya diharapkan bisa menjadi solusi pemerataan pendidikan di Kukar, khususnya bagi masyarakat yang menghadapi hambatan ekonomi.
“Kita akan daftarkan program ini tahun ini. Harapannya, tahun depan pembangunan bisa segera dilaksanakan,” tambahnya.
Meski Kukar tidak termasuk dalam 100 kabupaten/kota yang menjadi pilot project program sekolah rakyat dari pemerintah pusat, Sunggono menegaskan bahwa Kukar sangat berminat untuk ikut serta.
“Kukar memang bukan termasuk daerah percontohan, tapi kita punya ketertarikan kuat untuk bergabung dalam program ini demi masa depan pendidikan anak-anak Kukar,” tutupnya. (Rob/Adv Diskominfo Kukar)
