Persepsinews.com, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Sosial terus memperkuat program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi. Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa pendekatan pengurangan kemiskinan tidak lagi hanya bertumpu pada bantuan langsung, tetapi juga pada penguatan kemampuan ekonomi masyarakat miskin agar mampu mandiri.
Menurut Andi, ada tiga strategi utama yang dijalankan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. “Pertama, mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan langsung seperti BLT dan bantuan sembako. Kedua, meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi. Ketiga, mengurangi kantong-kantong kemiskinan lewat perbaikan sarana-prasarana seperti rumah, sanitasi, dan air bersih yang menjadi tugas sektor teknis seperti PUPR,” jelasnya.
Dinsos Kaltim fokus pada strategi kedua, yakni pemberdayaan ekonomi. Program ini menyasar masyarakat miskin yang sebelumnya pernah memiliki usaha kecil namun terhenti, terutama akibat pandemi. Mereka yang memiliki “embrio usaha” kembali didorong untuk bangkit melalui bantuan bahan baku, peralatan, hingga pembinaan teknis.
Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan jenis usaha yang diajukan masyarakat. Usaha makanan ringan seperti gorengan misalnya, akan mendapat bahan seperti tepung, minyak, serta peralatan berupa kompor, tabung gas, wajan, dan perlengkapan memasak lainnya.
“Jadi mereka tinggal beli bahan pelengkap saja. Misalnya hanya tinggal beli pisang untuk pisang goreng atau bahan tambahan lain. Usaha-usaha ini sifatnya mudah dan tidak memerlukan keterampilan rumit, yang penting bisa langsung jalan,” ucap Andi.
Selain usaha kuliner, bantuan juga diberikan untuk jenis usaha lain seperti minuman, olahan makanan, beternak ayam, hingga kebutuhan usaha sop total enam jenis usaha yang disiapkan tahun ini.
Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sasaran program ini berada pada masyarakat desil 1 hingga 5. Tahun 2025, terdapat 1.500 penerima dari 10 kabupaten/kota, ditambah 180 penerima pada perubahan anggaran, sehingga total mencapai 1.690 penerima bantuan.
Setiap penerima memperoleh paket bantuan senilai kurang lebih Rp 5 juta, yang diberikan dalam bentuk barang dan bahan usaha, bukan uang tunai.
Dalam minggu ini, Dinsos Kaltim juga melaksanakan tiga sesi bimbingan teknis sekaligus penyaluran bantuan untuk tahap perubahan anggaran.
Program ini tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan. Dinsos Kaltim juga memastikan pemantauan dilakukan secara berkala untuk melihat perkembangan usaha dan mengatasi kendala di lapangan.
“Harapannya usaha mereka tidak hanya berjalan, tetapi berkembang. Tugas kami adalah men-trigger agar usaha kembali hidup. Setelah itu, kami komunikasikan dengan dinas-dinas lain seperti Perindagkop, Disnaker, atau instansi UMKM untuk pengembangan lebih lanjut,” terang Andi.
Pendampingan usaha melibatkan relawan yang bertugas memantau perkembangan hingga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pelaku usaha.
Andi menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Kolaborasi dengan berbagai SKPD menjadi keharusan.
“Tidak bisa sendiri. Ini sudah menjadi ranah lintas sektor. Kami mengantar mereka memulai usaha, setelah itu kami dorong agar bisa mendapatkan akses permodalan, pelatihan, hingga sertifikasi jika diperlukan,” pungkasnya. (Han911/adv/Diskominfokaltim)
